.webp)
Otoritas Korea Utara (Korut) mengomentari aliansi terbaru Amerika Serikat (AS) di kawasan Indo-Pasifik. Korut menyebut perjanjian kapal selam bertenaga nuklir antara AS dengan Australia bisa memicu 'perlombaan senjata nuklir' di kawasan tersebut.
Seperti dilansir AFP, Senin (20/9/2021), AS pekan lalu mengumumkan pakta keamanan tiga negara dengan Australia dan Inggris, sebagai bagian dari kemitraan strategis di mana kapal-kapal selam bertenaga nuklir buatan AS akan dipasok ke Australia.
"Ini merupakan tindakan yang sangat tidak diinginkan dan berbahaya yang akan merusak keseimbangan strategis di kawasan Asia-Pasifik dan memicu rantai perlombaan senjata nuklir," sebut seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korut seperti dilansir kantor berita Korut, Korean Central News Agency (KCNA).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal ini menunjukkan bahwa AS merupakan pelaku utama dalam menumbangkan sistem non-proliferasi nuklir internasional," imbuh pejabat yang menempati posisi kepala divisi berita asing pada Departemen Pers dan Informasi Kementerian Luar Negeri Korut tersebut.
Pada Rabu (15/9) pekan lalu, Korut yang memiliki senjata nuklir ini meluncurkan dua rudal balistik yang jatuh ke lautan. Sedangkan negara tetangganya, Korea Selatan (Korsel) mengklaim sukses menguji coba rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam beberapa jam setelahnya.
Rentetan uji coba rudal dan kesepakatan pertahanan yang tercapai di Pasifik menyoroti perlombaan senjata di kawasan tersebut yang semakin intensif saat persaingan AS dan China terus berkembang.
"Sangat wajar bahwa negara-negara tetangga termasuk China mengecam tindakan ini sebagai tindakan tidak bertanggung jawab yang menghancurkan perdamaian dan stabilitas di kawasan," ucap pejabat Korut itu seperti dikutip KCNA.
Lihat juga video 'Kesal Proyek Kapal Selam Batal, Prancis Tarik Dubes AS-Australia':
Aliansi pertahanan antara pemerintahan Presiden AS Joe Biden dengan Australia dan Inggris dipandang secara luas dimaksudkan untuk menangkal China.
Hubungan terkini AS di bawah Biden dengan Korut menandai perubahan sikap dari pendahulunya, mantan Presiden Donald Trump, yang menjalin hubungan diplomat luar biasa dengan pemimpin Korut, Kim Jong-Un.
"Sikap kesepakatan ganda AS menjadi semakin jelas kemunculan pemerintahan baru yang mengikis norma dan ketertiban internasional yang diterima secara universal dan secara serius mengancam perdamaian dan stabilitas dunia," sebut pejabat Kementerian Luar Negeri Korut itu.
Ditambahkan pejabat yang tidak disebut namanya itu bahwa Korut 'jelas akan mengambil tindakan balasan yang pantas jika hal itu bahkan sedikit berdampak pada keamanan di negara kami'.
