.webp)
Para pemimpin Lebanon sepakat membentuk pemerintahan baru dengan 24 menteri yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Najib Mikati. Ini berarti Lebanon akhirnya memiliki pemerintahan baru yang lengkap setelah kevakuman selama 13 bulan terakhir.
Seperti dilansir Arab News, Sabtu (11/9/2021), pembentukan pemerintahan baru ini disepakati di tengah tekanan intens dari Prancis pada Kamis (9/9) malam waktu setempat, saat Lebanon berkonsultasi dengan pihak Iran dan Amerika Serikat (AS).
"Situasinya sulit. Kita akan bekerja dengan harapan dan tekad dan akan menghubungi semua lembaga internasional untuk mengamankan kebutuhan hidup mendasar. Kita ada di sini untuk melayani negara secara keseluruhan, bukan satu kelompok tanpa yang lain. Saya akan mengetuk pintu negara-negara Arab karena kita perlu membangun kembali jembatan yang terbakar. Lebanon miliki dunia Arab ini," ucap PM Mikati sambil menangis di hadapan wartawan setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya berharap kita bisa mengakhiri keruntuhan saat ini, memenuhi tuntutan rakyat dan membawa kemakmuran kembali ke Lebanon. Pemerintahan terdiri atas para pakar dengan afiliasi politik. Kita memiliki batas waktu hingga pemilu Mei untuk menuntaskan misi kita," imbuhnya.
Dituturkan seorang sumber yang memahami situasi politik di Lebanon kepada Arab News bahwa komunitas internasional memberikan tekanan besar terhadap Lebanon, mengingat pemerintahan baru diperlukan untuk berunding dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan negara-negara pendonor.
"Sejumlah faktor mempercepat pembentukan pemerintah. Di antaranya adalah perubahan yang terjadi di kawasan dan desakan komunitas internasional untuk mencegah keruntuhan total di Lebanon. Faktor internalnya adalah sikap Mikati dan bagaimana dia berhasil menyelesaikan seluruh proses," sebut sumber itu.
"Merujuk adanya tekanan Prancis, pemerintah seharusnya dibentuk pada 5 September. Namun sejumlah pemimpin Lebanon berusaha mengulur waktu untuk bersikeras memperjuangkan tuntutan tertentu, namun tekanan semakin meningkat dan mereka memahami bahwa mereka sekarang dipaksa membentuk pemerintahan," imbuhnya.
Pemerintahan baru yang dipimpin PM Mikati menjadi jenis pertama yang seperti ini di Lebanon. Pemerintahan ini menyertakan empat menteri dengan latar belakang hakim dan hanya satu menteri wanita -- pemerintahan sebelum memiliki enam menteri wanita.
Keempat hakim itu adalah Abbas Al-Halabi menjadi Menteri Pendidikan, Henry Khoury -- yang juga mantan kepala Dewan Syura Negara dan dekat dengan Presiden Aoun -- menjadi Menteri Kehakiman, Bassam Al-Mawlawi -- mantan ketua pengadilan kriminal di utara Lebanon dan terkait PM Mikati -- menjadi Menteri Dalam Negeri dan Mohammed Mortada -- memiliki afiliasi dengan Hizbullah -- menjadi Menteri Kebudayaan.
Pejabat senior bank sentral, Youssef Khalil, ditunjuk menjadi Menteri Keuangan dan mantan Duta Besar Lebanon untuk Amerika Serikat (AS), Abdallah Bouhabib, menjadi Menteri Luar Negeri. Sementara Firas Abiad yang mantan direktur Rumah Sakit Universitas Rafik Hariri dan terkait eks PM Saad Hariri, menjadi Menteri Kesehatan.
Kemudian Saade Shami yang diketahui berafilisasi dengan Partai Sosial Nasionalis Suriah yang sekutu Hizbullah, ditunjuk menjadi Wakil PM Lebanon.
