Lebanon Akhirnya Bentuk Pemerintahan Baru Setelah 13 Bulan

Novi Christiastuti - detikNews
Sabtu, 11 Sep 2021 15:02 WIB
Prime Minister-designate Najib Mikati leaves the al-Omari mosque in the Lebanese capital Beirut on September 10, 2021, ahead of meeting with the Lebanese President. (Photo by - / AFP)
PM Lebanon, Najib Mikati (AFP)
Beirut -

Para pemimpin Lebanon sepakat membentuk pemerintahan baru dengan 24 menteri yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Najib Mikati. Ini berarti Lebanon akhirnya memiliki pemerintahan baru yang lengkap setelah kevakuman selama 13 bulan terakhir.

Seperti dilansir Arab News, Sabtu (11/9/2021), pembentukan pemerintahan baru ini disepakati di tengah tekanan intens dari Prancis pada Kamis (9/9) malam waktu setempat, saat Lebanon berkonsultasi dengan pihak Iran dan Amerika Serikat (AS).

"Situasinya sulit. Kita akan bekerja dengan harapan dan tekad dan akan menghubungi semua lembaga internasional untuk mengamankan kebutuhan hidup mendasar. Kita ada di sini untuk melayani negara secara keseluruhan, bukan satu kelompok tanpa yang lain. Saya akan mengetuk pintu negara-negara Arab karena kita perlu membangun kembali jembatan yang terbakar. Lebanon miliki dunia Arab ini," ucap PM Mikati sambil menangis di hadapan wartawan setempat.

"Saya berharap kita bisa mengakhiri keruntuhan saat ini, memenuhi tuntutan rakyat dan membawa kemakmuran kembali ke Lebanon. Pemerintahan terdiri atas para pakar dengan afiliasi politik. Kita memiliki batas waktu hingga pemilu Mei untuk menuntaskan misi kita," imbuhnya.

Dituturkan seorang sumber yang memahami situasi politik di Lebanon kepada Arab News bahwa komunitas internasional memberikan tekanan besar terhadap Lebanon, mengingat pemerintahan baru diperlukan untuk berunding dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan negara-negara pendonor.

"Sejumlah faktor mempercepat pembentukan pemerintah. Di antaranya adalah perubahan yang terjadi di kawasan dan desakan komunitas internasional untuk mencegah keruntuhan total di Lebanon. Faktor internalnya adalah sikap Mikati dan bagaimana dia berhasil menyelesaikan seluruh proses," sebut sumber itu.

"Merujuk adanya tekanan Prancis, pemerintah seharusnya dibentuk pada 5 September. Namun sejumlah pemimpin Lebanon berusaha mengulur waktu untuk bersikeras memperjuangkan tuntutan tertentu, namun tekanan semakin meningkat dan mereka memahami bahwa mereka sekarang dipaksa membentuk pemerintahan," imbuhnya.