.webp)
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengungkapkan kekesalannya pada puluhan juta warga AS yang menolak vaksinasi COVID-19. Biden menyebut warga Amerika yang ragu-ragu terhadap vaksin telah menghambat negara tersebut mengatasi pandemi COVID-19.
"Minoritas tertentu warga Amerika yang didukung oleh minoritas tertentu dari pejabat terpilih telah menghalangi kita untuk mengubah keadaan," katanya dalam pidato Gedung Putih yang disiarkan televisi, di mana dia mengumumkan rencana vaksinasi baru yang akan berdampak pada puluhan juta pekerja.
Seperti diberitakan kantor berita AFP, Jumat (10/9/2021), bagian terbesar dari rencana tersebut akan melibatkan perusahaan swasta yang mempekerjakan lebih dari 100 orang untuk memastikan semua pekerja divaksinasi atau dites Corona setiap minggu - sebuah tindakan yang akan berdampak pada sekitar 80 juta orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Orang-orang yang tidak divaksin telah memenuhi rumah sakit kita, membanjiri ruang gawat darurat dan unit perawatan intensif, tidak meninggalkan ruang bagi orang dengan serangan jantung atau pankreatitis atau kanker," imbuh Biden mengenai sekitar 80 juta warga AS yang menolak vaksinasi COVID-19.
"Ini bukan tentang kebebasan, atau pilihan pribadi, ini tentang melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda, orang-orang yang bekerja dengan Anda, orang-orang yang Anda sayangi, orang-orang yang Anda cintai," kata Biden.
Biden mencatat bahwa banyak perusahaan besar dan bahkan Fox News, yang sangat kritis terhadap pemerintahannya, telah mengumumkan langkah serupa.
"Intinya: Kita akan melindungi pekerja yang divaksinasi dari rekan kerja yang tidak divaksinasi. Kita akan mengurangi penyebaran COVID-19 dengan meningkatkan pangsa tenaga kerja yang divaksinasi dalam bisnis di seluruh Amerika," katanya.
Simak juga video 'AS Danai Riset di Wuhan, Penasihat Kesehatan Joe Biden Diminta Mundur':
Rencana tersebut telah menuai kritikan dari sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik. Mereka menyebut pemerintah telah melampaui kewenangannya dengan persyaratan tersebut, yang rencananya akan diberlakukan melalui aturan darurat yang akan dikembangkan oleh Departemen Tenaga Kerja.
"Kedengarannya sangat seperti kediktatoran," cuit anggota Partai Republik di akun resmi mereka.
