Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengaku prihatin dengan pemerintahan baru Afghanistan yang dibentuk Taliban. AS juga tak akan percaya dengan kata-kata Taliban.
Negeri Paman Sam awalnya menyoroti tak adanya perwakilan perempuan di pemerintahan baru bentukan Taliban. AS mengatakan akan melihat tindakan Taliban, bukan janji manisnya.
"Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tidak ada wanita. Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu," kata juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS.
"Kami memahami bahwa Taliban telah menghadirkan ini sebagai kabinet sementara. Namun, kami akan menilai Taliban dengan tindakannya, bukan kata-katanya," imbuhnya seperti diberitakan kantor berita AFP, Rabu (8/9/2021).
Departemen Luar Negeri AS juga menyampaikan seruan agar Taliban memberikan perjalanan yang aman bagi warga AS yang ingin keluar dari Afghanistan. Taliban juga diminta menjamin keamanan warga Afghanistan yang ingin pergi.
Taliban menunjuk Mullah Mohammad Hassan Akhund sebagai Plt Perdana Menteri mereka. Dia masuk dalam daftar sanksi PBB dan menjabat semasa rezim keras Taliban tahun 1996-2001.
Wakilnya adalah Mullah Abdul Ghani Baradar, salah satu pendiri Taliban yang dibebaskan oleh Pakistan di bawah tekanan AS untuk mengambil bagian dalam negosiasi penarikan pasukan AS dari Afghanistan.
Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Sirajuddin Haqqani, bagian jaringan Haqqani yang berafiliasi dengan Taliban, yang oleh pemerintah AS ditetapkan sebagai kelompok teroris. Ada tawaran jutaan dolar AS untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.
Kami telah memperjelas harapan kami bahwa rakyat Afghanistan layak mendapatkan pemerintahan yang inklusif," kata juru bicara Deplu AS.
Minta Para Menteri Terapkan Hukum Islam
Taliban mengumumkan pemerintahan sementara di Afghanistan, dan menyatakan negara itu sebagai 'Emirat Islam'. Kabinet baru itu terdiri dari tokoh-tokoh senior Taliban, semuanya laki-laki, yang beberapa di antaranya terkenal karena melakukan serangan terhadap pasukan AS dalam dua dekade terakhir.
Pengumuman kabinet sementara ini menjadi kunci pembentukan pemerintahan Taliban yang permanen. Kepemimpinan baru akan menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat, di antaranya menstabilkan ekonomi negara dan mendapatkan pengakuan internasional.
Pemimpin Tertinggi Taliban, Mawlawi Hibatullah Akhundzada, meminta pemerintah baru untuk menegakkan Syariah. Taliban menginginkan "hubungan yang kuat dan sehat dengan negara-negara tetangga dan semua negara lain berdasarkan interaksi timbal-balik dan saling menghormati", kata pernyataan itu, yang dirilis dalam bahasa Inggris - dengan catatan bahwa mereka hanya akan menghormati hukum dan perjanjian internasional "yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan nilai-nilai nasional negara".
Hibatullah Akhundzada tidak pernah tampil di depan umum. Ini adalah pesan pertama yang muncul darinya sejak Taliban mengambil alih Afghanistan bulan lalu.
Hassan Akhund, sang pelaksana tugas perdana menteri, menjabat sebagai wakil menteri luar negeri dari 1996 hingga 2001, ketika kelompok itu terakhir kali berkuasa. Dia merupakan tokoh berpengaruh pada sisi religius gerakan, bukan sisi militernya.
Penunjukannya dipandang sebagai kompromi, setelah baru-baru ini muncul laporan tentang perselisihan internal antara beberapa tokoh Taliban yang relatif moderat dan rekan-rekan garis keras mereka.
