Para anggota parlemen dari partai-partai oposisi Malaysia mendesak Menteri Urusan Hukum, Takiyuddin Hassan, untuk menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintah mencabut aturan darurat yang dimaksudkan mengatasi pandemi virus Corona (COVID-19).
Seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (27/7/2021), sesi parlemen pagi dijadwalkan bagi Menteri Kesehatan Adham Baba untuk memberikan penjelasan kepada Majelis Rendah soal penanganan pandemi.
Namun, anggota parlemen wilayah Puchong, Gobind Singh Deo, yang juga Wakil Ketua Partai Tindakan Demokratik (DAP), membahas soal perintah pencabutan aturan darurat, setelah pada Senin (26/7) waktu setempat, Takiyuddin mengumumkan masa darurat tidak akan diperpanjang usai berakhir pada 1 Agustus nanti.
Diumumkan juga bahwa enam aturan darurat yang diberlakukan saat masa darurat berlangsung mulai 12 Januari lalu, telah dicabut dan dianulir oleh pemerintah pada 21 Juli lalu usai rapat kabinet.
Gobind mendesak Takiyuddin untuk menjelaskan lebih lanjut soal keputusan tersebut, sembari menekankan bahwa wewenang mencabut aturan darurat ada di tangan Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah.
"Kami ingin tahu apa yang terjadi pada 21 Juli. Apakah Raja menyetujuinya? Apakah itu mematuhi prosedur yang tertulis dalam Konstitusi Federal?" tanya Gobind.
"Ini persoalan yang sangat penting, dan saya meminta ini dijawab, karena apa yang kita miliki hari ini, dan dua atau tiga hari ke depan adalah penjelasan soal aturan yang dibuat melalui Proklamasi Darurat, yang seolah-olah telah dicabut dan dibatalkan. Tapi tidak ada daftarnya (yang dibatalkan)," imbuhnya.
