China Loloskan UU Tangkal Sanksi-sanksi Asing

Novi Christiastuti - detikNews
Kamis, 10 Jun 2021 18:35 WIB
Undang-undang keamanan nasional Hong Kong disahkan Parlemen China, Selasa (30/6). Disahkannya UU kontroversial itu picu gelombang aksi pro-kontra dari warga.
Ilustrasi (dok. AP Photo)
Beijing -

China meloloskan undang-undang (UU) yang akan menangkal sanksi-sanksi asing yang dijatuhkan kepada negara ini. Hal ini diputuskan saat China berjuang meredakan tekanan dari Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa terkait perdagangan, teknologi, masalah Hong Kong dan Xinjiang.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (10/6/2021), para pakar menilai bahwa UU baru ini akan menjadi sarana legal terbaru dan paling luas bagi China untuk membalas setiap sanksi asing, juga dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak legitimasi dan prediktabilitas dalam langkah-langkah pembalasan dari China.

Namun perusahaan-perusahaan asing merasa khawatir dengan dampaknya terhadap investasi asing.

Laporan televisi nasional China, CCTV, menyebut UU itu diloloskan oleh komisi tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) -- badan legislatif tinggi China -- pada Kamis (10/6) waktu setempat. Namun isi detail dari UU itu belum dirilis ke publik.

Diketahui bahwa semua wakil ketua dari komisi tetap NPC, yang berjumlah 14 orang, kini berada di bawah sanksi Amerika Serikat (AS) karena meloloskan UU Keamanan Nasional tahun lalu, yang dinilai oleh para pengkritik telah melumpuhkan kebebasan politik di Hong Kong. China menegaskan bahwa UU Keamanan Nasional diperlukan untuk memulihkan stabilitas di Hong Kong.

Pada November tahun lalu, Presiden Xi Jinping menyerukan Partai Komunis yang berkuasa di China untuk menggunakan cara-cara hukum untuk membela kedaulatan, keamanan dan kepentingan China dari pihak-pihak asing.

NPC menyatakan dalam laporan kinerja tahunan pada Maret lalu bahwa pihaknya ingin 'memperbarui sarana legal' untuk mengatasi risiko dari sanksi-sanksi dan campur tangan asing.

Pada Januari lalu, Kementerian Perdagangan China mengumumkan mekanisme untuk menilai apakah pembatasan asing terhadap aktivitas perdagangan dan bisnis China dibenarkan, dan bagi individu atau perusahaan China untuk menuntut kompensasi di pengadilan China.

AS dan sekutu-sekutunya semakin meningkatkan sanksi terhadap pejabat-pejabat China untuk menyatakan kekhawatiran soal cara China memperlakukan warga etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang dan menindak aktivitas pro-demokrasi di Hong Kong. Sanksi itu menuai sanksi balasan China untuk para pejabat maupun politikus AS dan Uni Eropa.

Otoritas AS juga menargetkan perusahaan-perusahaan China seperti Huawei dan ZTE karena melanggar sanksi-sanksi AS untuk Iran atau Korea Utara (Korut). China menyebut tindakan AS itu sebagai 'yurisdiksi lengan panjang'.

Rancangan UU untuk menangkal sanksi asing ini melewati sesi pembacaan pertama secara tertutup pada April lalu, dan diloloskan pada Kamis (10/6) waktu setempat, atau dua hari setelah NPC mengumumkan sesi pembacaan kedua. Sesi pembacaan ketiga yang biasanya diperlukan, telah dilewatkan oleh NPC.

Kamar Dagang Uni Eropa menyatakan para angggotanya khawatir dengan kurangnya transparansi dalam proses meloloskan UU itu.

"China tampak terburu-buru. Tindakan semacam itu tidak kondusif untuk menarik investasi asing atau meyakinkan perusahaan-perusahaan yang semakin merasa mereka akan digunakan sebagai pion pengorbanan dalam permainan catur politik," sebut Presiden Kamar Dagang Uni Eropa, Joerg Wuttke, kepada Reuters.

Para pakar China menyebut Beijing hanya mengikuti pedoman AS dan Uni Eropa, yang beberapa tahun terakhir meloloskan berbagai tindakan sebagai dasar hukum untuk keterlibatan mereka dengan China.

"China sebelumnya tidak memiliki kekuatan ekonomi maupun kemauan politik untuk menggunakan cara-cara legal dalam membalas sanksi-sanksi AS. China sekarang memiliki keduanya," tegas profesor hukum pada City University of Hong Kong, Wang Jiangyu.

"Kerja sama menjadi opsi terbaik, tapi AS tidak menginginkannya. Jadi pembalasan, seperti dengan undang-undang baru ini, menjadi opsi terbaik kedua," sebutnya.

(nvc/idh)