China Loloskan UU Tangkal Sanksi-sanksi Asing

Novi Christiastuti - detikNews
Kamis, 10 Jun 2021 18:35 WIB
Undang-undang keamanan nasional Hong Kong disahkan Parlemen China, Selasa (30/6). Disahkannya UU kontroversial itu picu gelombang aksi pro-kontra dari warga.
Ilustrasi (dok. AP Photo)

Pada Januari lalu, Kementerian Perdagangan China mengumumkan mekanisme untuk menilai apakah pembatasan asing terhadap aktivitas perdagangan dan bisnis China dibenarkan, dan bagi individu atau perusahaan China untuk menuntut kompensasi di pengadilan China.

AS dan sekutu-sekutunya semakin meningkatkan sanksi terhadap pejabat-pejabat China untuk menyatakan kekhawatiran soal cara China memperlakukan warga etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang dan menindak aktivitas pro-demokrasi di Hong Kong. Sanksi itu menuai sanksi balasan China untuk para pejabat maupun politikus AS dan Uni Eropa.

Otoritas AS juga menargetkan perusahaan-perusahaan China seperti Huawei dan ZTE karena melanggar sanksi-sanksi AS untuk Iran atau Korea Utara (Korut). China menyebut tindakan AS itu sebagai 'yurisdiksi lengan panjang'.

Rancangan UU untuk menangkal sanksi asing ini melewati sesi pembacaan pertama secara tertutup pada April lalu, dan diloloskan pada Kamis (10/6) waktu setempat, atau dua hari setelah NPC mengumumkan sesi pembacaan kedua. Sesi pembacaan ketiga yang biasanya diperlukan, telah dilewatkan oleh NPC.

Kamar Dagang Uni Eropa menyatakan para angggotanya khawatir dengan kurangnya transparansi dalam proses meloloskan UU itu.

"China tampak terburu-buru. Tindakan semacam itu tidak kondusif untuk menarik investasi asing atau meyakinkan perusahaan-perusahaan yang semakin merasa mereka akan digunakan sebagai pion pengorbanan dalam permainan catur politik," sebut Presiden Kamar Dagang Uni Eropa, Joerg Wuttke, kepada Reuters.

Para pakar China menyebut Beijing hanya mengikuti pedoman AS dan Uni Eropa, yang beberapa tahun terakhir meloloskan berbagai tindakan sebagai dasar hukum untuk keterlibatan mereka dengan China.

"China sebelumnya tidak memiliki kekuatan ekonomi maupun kemauan politik untuk menggunakan cara-cara legal dalam membalas sanksi-sanksi AS. China sekarang memiliki keduanya," tegas profesor hukum pada City University of Hong Kong, Wang Jiangyu.

"Kerja sama menjadi opsi terbaik, tapi AS tidak menginginkannya. Jadi pembalasan, seperti dengan undang-undang baru ini, menjadi opsi terbaik kedua," sebutnya.

Halaman

(nvc/idh)