Pemimpin nasionalis garis keras Israel, Naftali Bennett, menyatakan akan bergabung dengan pemerintahan koalisi potensial yang bisa mengakhiri kekuasaan pemimpin terlama Israel, Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.
Seperti dilansir AFP, Senin (31/5/2021), para anggota parlemen Israel yang menentang Netanyahu telah melakukan pembicaraan intens menjelang batas waktu pembentukan pemerintahan baru Israel yang jatuh pada Rabu (2/6) mendatang, setelah gencatan senjata disepakati dengan Hamas di Jalur Gaza.
Netanyahu (71) yang menghadapi sidang kasus penipuan, penyuapan dan pelanggaran kepercayaan, mempertahankan kekuasaan selama gejolak politik yang menyelimuti Israel selama dua tahun terakhir setelah empat pemilu tidak memberikan hasil yang meyakinkan.
Pemilu terbaru pada Maret lalu menunjukkan Partai Likud, yang menaungi Netanyahu, meraup sebagian besar kursi parlemen Israel, namun dia kembali gagal membentuk pemerintahan yang solid.
Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, memiliki batas waktu hingga Rabu (2/6) malam untuk membentuk koalisi rival Netanyahu. Lapid (57) tengah mengupayakan aliansi beragam, yang oleh media lokal Israel disebut sebagai blok 'perubahan', yang bisa menyertakan Bennett juga para anggota parlemen keturunan Arab-Israel.
Dalam tekadnya melengserkan Netanyahu, Lapid menawarkan pembagian kekuasaan dan akan membiarkan Bennett (49) menjabat PM Israel untuk periode pertama -- dengan jabatan PM akan digilir antara pemimpin partai yang bergabung koalisi ini.
Pada Minggu (30/5) waktu setempat, Bennett mengungkapkan niatnya untuk bergabung dengan koalisi Lapid. "Saya akan melakukan apapun untuk membentuk pemerintah persatuan nasional dengan teman saya, Yair Lapid," cetusnya usai bertemu anggota Partai Yamina yang menaunginya.
Baik partai Bennett maupun partai Lapid mulai membahas aliansi politik ini pada Minggu (30/5) malam untuk meresmikan kesepakatan tersebut. Partai Yamina yang beraliran nasionalis-agamis meraup tujuh kursi parlemen dalam pemilu 23 Maret.
