.webp)
Presiden Suriah Bashar al-Assad terpilih kembali dengan meraih 95,1 persen suara dalam pemilihan umum (pemilu) yang digelar di negara itu.
Seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (28/5/2021), ketua parlemen Suriah mengumumkan hasil pemilihan presiden tersebut pada Kamis (27/5) waktu setempat, menyusul pemilu yang dikritik oleh oposisi dan negara-negara Barat.
Dua calon presiden lainnya, mantan menteri Abdallah Salloum Abdallah dan Mahmud Merhi, seorang anggota dari apa yang disebut sebagai "oposisi yang ditoleransi", masing-masing memperoleh 1,5 persen dan 3,3 persen suara. Demikian menurut hasil resmi pemilu yang digelar pada Rabu (26/5) waktu setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua parlemen Suriah menyatakan, di negara yang dilanda perang sejak 2011 tersebut, sebanyak 14,2 juta orang pergi ke tempat-tempat pemungutan suara di hari pemilu berlangsung. Ini merupakan tingkat partisipasi 76,64 persen.
Pemilihan umum berlangsung di dua pertiga wilayah negara yang dikendalikan oleh pemerintah, dan di beberapa kedutaan besar Suriah di luar negeri.
Itu adalah pemilihan presiden kedua di negara itu sejak pecahnya perang yang telah menelan korban lebih dari 388.000 jiwa.
Menurut hasil resmi yang dirilis otoritas Suriah, pada pemilu 2014, Assad memperoleh 88 persen suara.
Lihat juga video '10 Tahun Konflik di Suriah Tak Berkesudahan':
Assad menepis tuduhan negara-negara Barat bahwa pemungutan suara pada hari Rabu (26/5) itu tidak "bebas atau adil".
Sebelumnya, Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Jerman dan Italia pada Selasa (25/5) merilis pernyataan yang menyebut pemilu Suriah yang digelar pada Rabu (26/5) "tidak bebas dan tidak adil."
Kelima negara Barat tersebut mengklaim bahwa pemilu kali ini sebagai sebuah kecurangan yang diatur oleh Presiden Bashar al-Assad, yang hampir pasti akan memenangkan pemilu.
"Kami mengecam keputusan rezim Assad yang menggelar pemilu di luar kerangka kerja yang dijelaskan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254, dan kami mendukung suara seluruh warga Suriah, termasuk organisasi masyarakat sipil dan oposisi Suriah, yang telah mengutuk proses pemilu sebagai pemilu yang tidak sah," kata para menteri luar negeri kelima negara melalui pernyataan bersama.
