Presiden Filipina Rodrigo Duterte menegaskan tak akan menarik kapal-kapal Angkatan Laut dan penjaga pantai yang berpatroli di Laut China Selatan yang disengketakan. Duterte bersikeras bahwa kedaulatan negara atas perairan itu tidak dapat dinegosiasikan.
Ketegangan di laut yang diklaim China hampir seluruhnya itu, telah meningkat ketika Beijing menolak untuk menarik kapal-kapalnya dari Zona Ekonomi Eksklusif Filipina, dan Manila meningkatkan patroli maritim.
Seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (29/4/2021), Duterte berada di bawah tekanan domestik yang semakin besar untuk mengambil tindakan yang lebih keras, tetapi enggan untuk menghadapi China atas masalah ini karena dia membina hubungan yang lebih dekat dengan raksasa ekonomi itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Duterte mengatakan pada Rabu (28/4) malam waktu setempat, bahwa meski Filipina berhutang budi kepada "teman baiknya" China untuk banyak hal, termasuk vaksin gratis COVID-19, klaim negaranya atas perairan itu "tidak dapat ditawar".
"Saya akan memberi tahu China, kami tidak ingin masalah, kami tidak ingin perang. Tetapi jika Anda menyuruh kami pergi - tidak," kata Duterte.
"Ada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dikompromikan, seperti kami mundur. Ini sulit. Saya berharap mereka mengerti, tapi saya juga memiliki kepentingan negara yang harus dilindungi," imbuhnya.
Pernyataan ini Duterte disampaikan setelah Departemen Pertahanan Filipina menyatakan "China tidak memiliki urusan untuk memberi tahu Filipina apa yang dapat dan tidak dapat kami lakukan dengan perairan kami sendiri".
Simak juga 'Saat AS Kirim Bantuan Rudal dan Persenjataan Militer ke Filipina':
Penjaga pantai Filipina saat ini sedang melakukan latihan di dekat Pulau Thitu dan Scarborough Shoal, serta kepulauan Batanes di utara dan bagian selatan dan timur negara itu.
Scarborough - salah satu tempat memancing terkaya di kawasan itu - telah lama menjadi sumber ketegangan antara Manila dan Beijing.
Menanggapi latihan militer tersebut, Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa Filipina harus "menghentikan tindakan yang memperumit situasi dan meningkatkan perselisihan".
Dalam beberapa pekan terakhir, Manila telah meningkatkan "patroli kedaulatan" yang melibatkan angkatan laut, penjaga pantai dan perikanan di Kepulauan Spratly - sebuah kepulauan di Laut China Selatan yang diperebutkan oleh beberapa negara.
Beijing telah mengabaikan keputusan pengadilan internasional 2016 yang menyatakan klaim historisnya atas sebagian besar Laut China Selatan tidak berdasar.