Militer Myanmar Duduki Kedutaan di London, Demonstran Berdatangan

Dubes Myanmar untuk Inggris, Kyaw Zwar Minn, tak bisa masuk ke kantornya di London. (Niklas Halle’n/AFP/Getty Images) — Foto: Dubes Myanmar untuk Inggris, Kyaw Zwar Minn, tak bisa masuk ke kantornya di London. (Niklas Halle'n/AFP/Getty Images)

Jakarta -

Para demonstran berkumpul di luar gedung Kedutaan Besar Myanmar di London, Inggris pada hari Rabu (7/4) waktu setempat, menyusul laporan bahwa duta besar telah dikunci dan dilarang memasuki gedung.

Duta Besar (Dubes) Myanmar untuk Inggris, Kyaw Zwar Minn mengatakan kepada Daily Telegraph bahwa tokoh militer Myanmar telah mengambil alih misi diplomatik tersebut.

"Ketika saya meninggalkan kedutaan, mereka menyerbu ke dalam kedutaan dan merebutnya. Mereka dari militer Myanmar," katanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mereka bilang mereka mendapat instruksi dari ibu kota, jadi mereka tidak akan mengizinkan saya masuk," imbuhnya seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (8/4/2021).

"Mereka tidak dapat melakukan ini. Pemerintah Inggris tidak akan mengizinkan ini, Anda akan lihat itu," cetusnya.

Junta militer Myanmar memanggil dubes tersebut bulan lalu setelah dia mengeluarkan pernyataan yang mendesak junta untuk membebaskan Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

Kantor Luar Negeri Inggris belum mengeluarkan pernyataan mengenai insiden ini.

Polisi Metropolitan London mengatakan bahwa mereka "mengetahui adanya protes" di luar gedung kedutaan di kawasan Mayfair, London, dan bahwa petugas ketertiban umum juga hadir.

Simak Video: Militer Ambil Alih Kantor Kedutaan Myanmar di Inggris

[Gambas:Video 20detik]

Inggris telah menjadi pengkritik keras militer Myanmar sejak merebut kekuasaan di sana pada Februari lalu. Pekan lalu, pemerintah Inggris meningkatkan sanksi terhadap konglomerat bisnis yang seluruhnya atau sebagian diawasi oleh para jenderal Myanmar.

Negara-negara besar lainnya juga telah menyuarakan kemarahan dan kekecewaan atas pendekatan brutal junta, dan menjatuhkan sanksi kepada pejabat-pejabat penting. Tetapi sementara Dewan Keamanan PBB mengutuk kematian warga sipil, Dewan Keamanan tidak mempertimbangkan sanksi, dikarenakan China dan Rusia menentang langkah tersebut. Dan sejauh ini, tekanan diplomatik tampaknya hanya berdampak kecil pada pertumpahan darah di Myanmar.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok pemantau lokal, mengatakan 581 warga sipil telah tewas akibat tindakan keras aparat Myanmar dan lebih dari 2.700 ditangkap. Hampir 50 dari korban tewas tersebut adalah anak-anak.

Halaman 1 2

Selanjutnya