.webp)
Menteri Pertahanan Filipina menuduh China berencana menduduki lebih banyak wilayah di Laut China Selatan. Tuduhan itu disampaikan usai ketegangan meningkat saat kapal-kapal China di perairan tersebut.
Seperti dilansir AFP, Minggu (4/4/2021) China mengklaim hampir keseluruhan Laut China Selatan dan menegaskan pendiriannya dengan membangun pangkalan militer dengan lapangan terbang dan fasilitas pelabuhan.
Diketahui Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam semuanya memiliki klaim tandingan atas perairan tersebut, yang menggabungkan jalur pelayaran yang sangat penting secara strategis dan dapat menampung simpanan minyak dan gas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada awal bulan lalu, lebih dari 200 kapal China memicu pertikaian diplomatik setelah terdeteksi di Whitsun Reef, yang terletak di lokasi berjarak 320 kilometer sebelah barat Pulau Palawan, Filipina.
Filipina meminta China untuk menarik kapal milisi maritim dari daerah itu, dengan mengatakan kehadiran mereka melanggar hukum.
Merespon hal itu, China menolak dan bersikeras bahwa kapal-kapal tersebut adalah kapal penangkap ikan dan diizinkan beroperasi di sana.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana mengatakan kapal-kapal itu ada di sana karena alasan lain.
"Kehadiran terus menerus milisi maritim China di daerah itu mengungkapkan niat mereka untuk menduduki Laut Filipina Barat," katanya.
Lihat juga Video: AS Kirim Bantuan Rudal dan Persenjataan Militer ke Filipina
Pada hari Sabtu (3/4), Lorenzana blak-blakan menolak klaim China bahwa kapal-kapal yang diparkir di Whitsun Reef telah mencari perlindungan dari cuaca buruk.
"Saya tidak bodoh. Sejauh ini cuaca bagus, jadi mereka tidak punya alasan lain untuk tinggal di sana," kata Lorenzana.
Kedutaan Besar China di Manila menyebut pernyataan Lorenzana "membingungkan" dan mendesak pihak berwenang untuk menghindari pernyataan tidak profesional yang selanjutnya dapat memicu emosi irasional.
Diketahui China sering menggunakan 'sembilan garis putus-putus' untuk membenarkan hak historisnya atas sebagian besar Laut Cina Selatan. Otoritas China mengabaikan putusan pengadilan internasional tahun 2016 yang menetapkan klaim China atas nyaris seluruh perairan Laut China Selatan tidak berdasar.
