.webp)
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan melakukan perombakan kabinetnya dalam beberapa hari mendatang. Hal itu disampaikan oleh seorang wakil ketua Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Mahir Unal, kepada media NTV pada hari Selasa (23/2)
Seperti dilansir dari Reuters, Selasa (23/2/2021) pernyataan Unal disampaikan usai sejumlah media mulai memperkirakan reshuffle kabinet yang akan dilakukan Erdogan.
Diketahui pada Sabtu (20/3) lalu, Erdogan memecat gubernur bank sentral, dua hari setelah dia menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Erdogan menunjuk seorang kritikus kebijakan moneter sebagai gantinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditanya tentang antisipasi reshuffle, Unal mengatakan "Ketika pembicaraan dimulai dari perubahan, mau tidak mau ketika salah satu bagian berubah, ada gerakan di seluruh sistem". Dia menyinggung pemilihan parlemen dan presiden pada 2023.
"Dengan pertimbangan hingga 2023, tidak hanya ke partai, akan ada penyesuaian baru di tim. Kita akan melihat ini dalam beberapa hari mendatang, "tambahnya.
Spekulasi reshuffle kabinet mulai muncul sejak November lalu ketika Erdogan memecat gubernur bank sentral sebelumnya dan ketika menteri keuangan, menantu laki-lakinya, Berat Albayrak, mundur. Saat itu, Erdogan mengatakan rumor perombakan tidak berdasar.
Sementara itu, Erdogan sebelumnya juga mencoba membubarkan partai politik pro-Kurdi. Ia pun dituduh berusaha memastikan kemenangan dalam pemilihan umum (pemilu).
Selama bertahun-tahun, HDP berada di bawah tekanan karena diduga terkait dengan militan Kurdi yang melancarkan pemberontakan mematikan sejak tahun 1984. Puluhan anggota parlemen dan pemimpin HDP ditangkap dan dijebloskan ke penjara atas tuduhan teror dan berbagai dakwaan lainnya, yang telah dibantah oleh mereka. Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) memandang penangkapan itu didasari motif politik.
Turki sebelumnya telah membubarkan partai-partai pro-Kurdi lainnya atas tuduhan terkait militan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang pemberontakannya merenggut ribuan nyawa. PKK dianggap sebagai kelompok teror oleh pemerintah Turki dan sekutu-sekutu Baratnya.
Dakwaan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusional menuduh HDP memiliki hubungan 'organik' dengan militan PKK.
Tonton Video: Erdogan Longgarkan Pembatasan Sosial di Turki
