.webp)
Sebuah pengadilan di Jepang memutuskan bahwa melarang pernikahan sesama jenis adalah bentuk tindakan yang "tidak konstitusional". Putusan itu disambut baik oleh para aktivis LGBT di Jepang.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (17/3/2021), keputusan pengadilan distrik Sapporo, yang pertama di Jepang tentang legalitas pernikahan sesama jenis, merupakan kemenangan simbolis besar di negara di mana konstitusi masih mendefinisikan pernikahan didasarkan pada "persetujuan bersama dari dua jenis kelamin".
Usai ketok palu, para penggugat dan pendukungnya membentangkan bendera dan spanduk berwarna pelangi di depan pengadilan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun masih dibutuhkan sebuah undang-undang baru untuk benar-benar melegalkan pernikahan sejenis -- diperkirakan akan memakan waktu lama untuk terwujud di Jepang yang konservatif secara sosial, pengacara penggugat menyebut putusan itu "revolusioner". Para aktivis LGBT menganggap putusan itu mampu mengubah hidup.
"Nilainya benar-benar tidak terukur," kata Gon Matsunaka (44), direktur kelompok aktivis Marriage for All Japan dan perwakilan dari Pride House Tokyo.
"Sampai putusan diumumkan, kami tidak tahu ini yang akan kami dapatkan dan saya sangat gembira." imbuhnya.
Meskipun hukum Jepang dianggap relatif liberal menurut standar Asia, stigma sosial telah membuat komunitas LGBT sebagian besar tidak terlihat di negara itu. Sementara itu, Taiwan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis pada tahun 2019.
Berdasarkan aturan yang berlaku di Jepang, pasangan sesama jenis tidak diizinkan untuk menikah secara resmi, tidak dapat mewarisi aset pasangan mereka - seperti rumah yang mungkin mereka miliki bersama - dan juga tidak bisa mendapatkan hak asuh atas anak-anak pasangan mereka.
Meskipun sertifikat kemitraan yang dikeluarkan oleh masing-masing otoritas kota membantu pasangan sesama jenis untuk menyewa tempat bersama dan memiliki hak kunjungan rumah sakit, sertifikat itu tidak memberi mereka hak hukum secara penuh seperti pernikahan umum heteroseksual.
"Orientasi seksual tidak dapat diubah atau dipilih berdasarkan keinginan seseorang," kata putusan itu. "Ini adalah perlakuan diskriminatif ... bahwa mereka tidak dapat menerima bahkan beberapa keuntungan hukum yang didapatkan oleh heteroseksual."
Pengadilan Distrik Sapporo tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi oleh enam penggugat - dua pasangan sesama pria dan satu pasangan sesama wanita - yang telah meminta pemerintah Jepang membayar masing-masing 1 juta yen (Rp 132 juta) sebagai ganti rugi karena tidak mampu untuk menikah secara resmi.
Pengacara penggugat, Takeharu Kato, menyebut putusan itu secara keseluruhan "revolusioner", sambil mendesak parlemen untuk segera mulai menyusun undang-undang untuk memungkinkan pernikahan sesama jenis dilegalkan.
Kasus serupa saat ini sedang disidangkan di empat pengadilan lain di seluruh Jepang dan putusan ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi hasil dari persidangan lainnya dengan mengubah opini publik.
Putusan pengadilan Jepang ini dijatuhkan selang beberapa hari setelah Vatikan mengatakan para pastur tidak dapat memberkati pernikahan sesama jenis.
Beberapa orang di dunia bisnis mengatakan aturan Jepang yang tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis merugikan keunggulan kompetitif negara, dengan mempersulit perusahaan, terutama perusahaan asing, untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja terampil dalam ekonomi internasional yang semakin meningkat.
