Pengadilan Jepang Putuskan Larangan Pernikahan Sejenis Inkonstitusional

Syahidah Izzata Sabiila - detikNews
Rabu, 17 Mar 2021 16:46 WIB
Supporters hold the
Seremoni penggugat usai larangan pernikahan sejenis disebut tak konstitusional oleh pengadilan Jepang (Foto: AFP/STR)
Tokyo -

Sebuah pengadilan di Jepang memutuskan bahwa melarang pernikahan sesama jenis adalah bentuk tindakan yang "tidak konstitusional". Putusan itu disambut baik oleh para aktivis LGBT di Jepang.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (17/3/2021), keputusan pengadilan distrik Sapporo, yang pertama di Jepang tentang legalitas pernikahan sesama jenis, merupakan kemenangan simbolis besar di negara di mana konstitusi masih mendefinisikan pernikahan didasarkan pada "persetujuan bersama dari dua jenis kelamin".

Usai ketok palu, para penggugat dan pendukungnya membentangkan bendera dan spanduk berwarna pelangi di depan pengadilan.

Meskipun masih dibutuhkan sebuah undang-undang baru untuk benar-benar melegalkan pernikahan sejenis -- diperkirakan akan memakan waktu lama untuk terwujud di Jepang yang konservatif secara sosial, pengacara penggugat menyebut putusan itu "revolusioner". Para aktivis LGBT menganggap putusan itu mampu mengubah hidup.

"Nilainya benar-benar tidak terukur," kata Gon Matsunaka (44), direktur kelompok aktivis Marriage for All Japan dan perwakilan dari Pride House Tokyo.

"Sampai putusan diumumkan, kami tidak tahu ini yang akan kami dapatkan dan saya sangat gembira." imbuhnya.

Meskipun hukum Jepang dianggap relatif liberal menurut standar Asia, stigma sosial telah membuat komunitas LGBT sebagian besar tidak terlihat di negara itu. Sementara itu, Taiwan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis pada tahun 2019.

Berdasarkan aturan yang berlaku di Jepang, pasangan sesama jenis tidak diizinkan untuk menikah secara resmi, tidak dapat mewarisi aset pasangan mereka - seperti rumah yang mungkin mereka miliki bersama - dan juga tidak bisa mendapatkan hak asuh atas anak-anak pasangan mereka.

Meskipun sertifikat kemitraan yang dikeluarkan oleh masing-masing otoritas kota membantu pasangan sesama jenis untuk menyewa tempat bersama dan memiliki hak kunjungan rumah sakit, sertifikat itu tidak memberi mereka hak hukum secara penuh seperti pernikahan umum heteroseksual.

Selanjutnya
Halaman
1 2