.webp)
Duta Besar China untuk Uni Eropa memperingatkan agar tidak menjatuhkan sanksi terhadap Beijing atas tindakannya di wilayah Xinjiang. Peringatan ini disampaikan saat Uni Eropa tengah memutuskan bagaimana menanggapi tindakan keras Beijing terhadap minoritas Uighur.
"Saya ingin menekankan bahwa sanksi adalah konfrontasi. Sanksi yang didasarkan pada kebohongan dapat ditafsirkan sebagai sengaja merusak kepentingan keamanan dan pembangunan China," kata Duta Besar (Dubes) China, Zhang Ming dalam konferensi video dengan lembaga think-tank Pusat Kebijakan Eropa yang berbasis di Brussels, Belgia, seperti dilansir AFP, Selasa (16/3/2021).
"Kami menginginkan dialog, bukan konfrontasi. Kami meminta pihak Uni Eropa untuk berpikir dua kali. Jika beberapa pihak bersikeras pada konfrontasi, kami tidak akan mundur karena kami tidak memiliki pilihan selain memenuhi tanggung jawab kami kepada orang-orang di negara kami," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui negara-negara anggota Uni Eropa saat ini sedang menyusun rencana untuk memperluas sanksi HAM global mereka, setelah meluncurkannya bulan ini dengan sanksi terhadap empat pejabat Rusia atas pemenjaraan kritikus Kremlin, Alexei Navalny.
Para diplomat Eropa mengatakan 27 Menteri Luar Negeri blok itu diharapkan setuju pada pertemuan pekan depan untuk menambahkan beberapa individu atau entitas di China ke daftar hitam atas perlakuan terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.
Pejabat-pejabat di negara lain termasuk Rusia, Korea Utara dan Eritrea juga diperkirakan akan terkena pembekuan aset dan larangan visa atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Kelompok-kelompok hak asasi percaya setidaknya satu juta orang Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang, di mana China juga dituduh mensterilkan secara paksa wanita dan melakukan kerja paksa.
Simak Video: Beri Sanksi ke China, AS Sebut Kebijakan Pada Muslim Uighur Genosida
China membantah keras tuduhan kerja paksa yang melibatkan orang-orang Uighur di Xinjiang. Disebutkan sejumlah program pelatihan, skema kerja, dan pendidikan yang lebih baik telah membantu memberantas ekstremisme di wilayah tersebut.
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan bahwa dia mengharapkan akan ada kesepakatan di antara 27 negara anggota mengenai sanksi baru minggu depan.
"Ini tidak hanya tentang China, tetapi juga tentang banyak negara dan pelanggaran lainnya," katanya.
