Dewan Keamanan PBB Kompak Kecam Kekerasan Militer Myanmar ke Demonstran

Novi Christiastuti - detikNews
Kamis, 11 Mar 2021 10:11 WIB
New York -

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) secara bulat menyetujui pernyataan bersama yang isinya mengecam tindak kekerasan yang digunakan militer Myanmar terhadap demonstran antikudeta yang beraksi secara damai. DK PBB juga menyerukan agar kudeta militer Myanmar dicabut.

Seperti dilansir AFP dan Associated Press, Kamis (11/3/2021), kesepakatan secara bulat ini menandai kedua kalinya dalam sebulan, DK PBB yang beranggotakan 15 negara, termasuk China -- sekutu Myanmar, menunjukkan sikap bersatu yang langka terkait isu Myanmar.

"Mengecam keras penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai, termasuk terhadap wanita, kaum muda dan anak-anak," demikian bunyi penggalan pernyataan DK PBB yang mengkritik militer Myanmar itu.

Pernyataan itu tidak menggunakan kata 'kudeta' atau menyinggung soal kemungkinan sanksi internasional jika para jenderal militer yang mendalangi kudeta tidak menghentikan penindasan terhadap demonstran, seperti disampaikan dalam versi sebelumnya yang dibahas sejak Jumat (5/3) lalu. Namun tetap, pernyataan itu menentang para jenderal militer Myanmar yang melengserkan pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis pada 1 Februari lalu.

"Mengungkapkan kekhawatiran mendalam pada pembatasan personel media, masyarakat sipil, anggota serikat pekerja, jurnalis dan pekerja media, dan menyerukan pembebasan segera semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang," demikian lanjutan pernyataan DK PBB, yang drafnya disusun oleh Inggris.

"Dewan menyerukan militer untuk menahan diri sepenuhnya dan menekankan bahwa pihaknya memantau situasi dengan saksama," imbuh pernyataan itu.

Pernyataan bersama yang disetujui 15 negara anggota DK PBB itu secara resmi diadopsi dalam rapat virtual sangat singkat pada Rabu (10/3) waktu setempat, saat Duta Besar Amerika Serikat (AS), Linda Thomas-Greenfield, selaku Presiden DK PBB mengumumkan bahwa pernyataan itu disepakati.

Pernyataan bersama DK PBB itu juga mendukung transisi demokrasi dan 'menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta menegakkan supremasi hukum'.