.webp)
Pemerintahan militer Myanmar dan utusan pemerintah sipil yang dikudeta saling melancarkan klaim kontradiktif mengenai siapa yang mewakili negara itu di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam sidang umum PBB pada Jumat (26/2) lalu, Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, dengan berani mengatakan dirinya telah memutuskan hubungan dengan junta militer. Dengan emosional Tun juga meminta bantuan dari PBB untuk memulihkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi yang digulingkan sejak kudeta 1 Februari lalu.
Namun keesokan harinya, pemerintah militer Myanmar mengklaim utusan itu kini telah dipecat. Secara kontradiktif, Kyaw Moe Tun mengirimkan pesan kepada presiden Majelis Umum PBB dan mengklaim dirinya masih memegang jabatan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pelaku kudeta yang tidak sah ... tidak memiliki kewenangan untuk melawan otoritas sah presiden negara saya," demikian isi surat tersebut mengacu pada Aung San Suu Kyi, seperti dilansir AFP, Rabu (3/3/2021).
"Oleh karena itu, saya ingin menegaskan kepada Anda bahwa saya tetap menjadi wakil tetap Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa," tambahnya.
Pada hari Selasa (2/3), Kementerian Luar Negeri Myanmar mengirim catatan verbal ke PBB yang mengklaim pencopotan Kyaw Moe Tun dan digantikan oleh Tin Maung Naing.
"Kementerian Luar Negeri ... mendapat kehormatan untuk menginformasikan bahwa dewan administrasi negara republik Persatuan Myanmar menghentikan tugas dan tanggung jawab duta besar Kyaw Moe Tun," demikian isi catatan itu.
"Saat ini, Tin Maung Naing, wakil duta besar perwakilan tetap, telah ditugaskan sebagai ad-interim dari misi permanen," tambah catatan itu.
Simak video 'Myanmar Minta Bantuan Terkait Kudeta Militer di Forum PBB':
Dalam konferensi pers, juru bicara PBB, Stephane Dujarric mengatakan badan tersebut telah menerima dua surat "kontradiktif".
"Kami sedang memeriksa surat-surat itu, dari mana asalnya dan apa yang akan kami lakukan," katanya.
Amerika Serikat (AS) mendukung Kyaw Moe Tun dan memuji "keberaniannya". Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan "kami memahami bahwa perwakilan tetap akan di posisinya."
"Kami akan terus menentang kudeta militer dan kami akan terus mendukung pemulihan pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis di Burma (Myamar)," kata juru bicara AS.
Komite akreditasi dan protokol PBB akan menyelidiki masalah ini dan kemudian merujuknya ke Majelis Umum.
Dujarric mengatakan bahwa utusan PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, yang saat ini berada di Swiss, "melanjutkan pembicaraannya dengan berbagai pihak mengenai situasi saat ini."
Pada hari Jumat (26/2), Burgener mengatakan bahwa "penting bagi komunitas internasional untuk tidak memberikan legitimasi atau pengakuan kepada rezim ini," dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendesak Myanmar untuk kembali ke demokrasi.
