Militer Myanmar Pakai Drone Canggih Israel untuk Pantau Demonstran

Syahidah Izzata Sabiila - detikNews
Selasa, 02 Mar 2021 17:12 WIB
A wounded protester is carried during a protest against the military coup in Mandalay, Myanmar, Sunday, Feb. 28, 2021. Security forces in Myanmar used lethal force as they intensified their efforts to break up protests a month after the military staged a coup. At least four people were reportedly killed on Sunday. (AP Photo)
Ilustrasi demo antikudeta Myanmar (Foto: AP)
Yangon -

Gelombang demonstrasi antikudeta terus digaungkan di seluruh wilayah Myanmar hingga menggerakkan militer melakukan kekerasan. Untuk mengawasi gerak-gerik demonstran, militer Myanmar disebut menggunakan sejumlah alat berteknologi canggih.

Seperti dilansir The Straits Times, Selasa (2/3/2021) sejumlah drone pengintai buatan Israel disebut-sebut turut digunakan oleh militer Myanmar. Sementara itu, ada juga perangkat peretas iPhone Eropa, dan software Amerika Serikat yang dapat meretas komputer hingga mengakses isinya.

Beberapa dari teknologi ini, digunakan oleh Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar, untuk menargetkan penentang kudeta.

"Militer sekarang menggunakan alat itu untuk menindak pengunjuk rasa damai yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan junta militer dan memulihkan demokrasi," kata juru bicara Justice for Myanmar, kelompok pemantau pelanggaran junta, Ma Yadanar Maung.

Menurut Justice for Myanmar, terdapat dokumen-dokumen yang memperlihatkan anggaran belanja jutaan dolar untuk teknologi yang dapat meretas ponsel dan komputer, serta melacak lokasi langsung orang-orang dan mendengarkan percakapan mereka.

Disebutkan anggaran tersebut tertulis untuk beberapa tujuan, seperti memerangi "pencucian uang" atau menyelidiki "kejahatan dunia maya".

Meski militer Myanmar menyerahkan sebagian wewenang pada pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 2016, mereka tetap mengendalikan sejumlah pengeluaran, terutama untuk pertahanan, penegakan hukum, dan urusan keamanan lainnya.

Diketahui alat-alat canggih itu dipasok dari sejumlah perusahaan asal Israel, Amerika, hingga Eropa. Pada 2017, sejumlah negara pemasok melarang ekspor tersebut setelah dianggap digunakan militer untuk melakukan kekerasan terhadap warga Muslim Rohingya.

Selanjutnya
Halaman
1 2