.webp)
Duta Besar (Dubes) Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Kyaw Moe Tun, angkat bicara untuk terus melawan militer setelah kudeta 1 Februari mengubah demokrasi di negara itu.
Seperti dilansir Reuters, Minggu (28/2/2021) aksi beraninya itu membuat Tun harus dipecat dari jabatannya oleh pemerintahan junta militer yang kini menguasai. Ia mendesak negara-negara lainnya untuk menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk membalikkan kudeta yang menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Pria lulusan Magister Jepang ini juga berjanji akan terus melakukan perlawanan terhadap militer yang kini menguasai Myanmar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa, "kata Kyaw Moe Tun.
Pada Jumat (26/2) Kyaw Moe Tun mengatakan kepada PBB bahwa dia berbicara untuk pemerintah Suu Kyi dan meminta bantuan untuk membatalkan "kudeta militer ilegal dan inkonstitusional."
Sebelumnya para anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta telah membentuk komite untuk pemerintahan. Kyaw Moe Tun mengatakan komite itu adalah "pemerintah Myanmar yang sah dan dipilih dengan semestinya dan harus diakui oleh komunitas internasional,"
Diketahui pada Sabtu lalu (27/2) saluran televisi pemerintah Myanmar mengumumkan bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat dari posisinya sebagai Duta Besar Myanmar untuk PBB karena dianggap mengkhianati negara.
Meski sudah dipecat, PBB menganggap Tun masih menjadi bagian dari PBB karena pihaknya belum mengakui militer sebagai pemerintah resmi Myanmar.
"Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak secara resmi mengakui junta militer sebagai pemerintah baru Myanmar karena belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun," kata seorang pejabat PBB, yang berbicara tanpa menyebut nama.
"Kami belum menerima komunikasi apapun mengenai perubahan representasi Myanmar di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.
Simak video 'Myanmar Minta Bantuan Terkait Kudeta Militer di Forum PBB':
Di hari yang sama ketika Tun berbicara, Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB agar tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi militer Myanmar.
Jika militer Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, mencoba untuk mendapatkan pengakuan internasional terkait utusan baru untuk PBB, hal itu dapat memicu pertentangan di badan dunia. Pertentangan itu dapat berujung kepada pemungutan suara di Majelis Umum PBB.
Guterres telah berjanji untuk memobilisasi tekanan internasional untuk memastikan kudeta Myanmar digagalkan. Dewan Keamanan PBB juga menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut karena ditentang oleh Rusia dan China.
