Korut Perbudak Tahanan Politik untuk Danai Program Senjata Nuklir

Novi Christiastuti - detikNews
Kamis, 25 Feb 2021 17:30 WIB
Korea Utara (Korut) meledakkan kantor penghubung antar Korea di dekat perbatasan Korea Selatan (Korsel) pada hari Selasa (16/6/2020).
Ilustrasi (dok. Getty Images/Chung Sung-Jun)
Pyongyang -

Laporan kelompok HAM Korea Selatan (Korsel) menyebut Korea Utara (Korut) memperbudak para tahanan politik, termasuk anak-anak, dalam produksi batu bara untuk meningkatkan ekspor dan meraup mata uang asing sebagai bagian sistem yang berkaitan langsung dengan program nuklir dan rudal negara ini.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (25/2/2021), laporan yang dirilis Aliansi Warga untuk Hak Asasi Manusia Korea Utara (NKHR) itu merupakan kajian yang menganalisis keterkaitan rumit antara eksploitasi warga Korut, produksi barang untuk ekspor dan program persenjataannya.

Laporan berjudul 'Blood Coal Export from North Korea: Pyramid scheme of earnings maintaining structures of power' itu menyebut Korut mengoperasikan skema 'mirip penipuan piramida' untuk memaksa mereka yang ditahan di kamp penjara untuk memproduksi kuota batu bara dan barang lainnya untuk diekspor.

Temuan kajian ini menawarkan pandangan lebih dalam soal bagaimana kamp berkontribusi pada jaringan perdagangan batu bara ilegal Korut.

Diketahui bahwa Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melarang Korut mengekspor komoditasnya demi memutus pendanaan untuk program nuklir dan rudal balistik rezim komunis itu, juga setelah lembaga-lembaga HAM melaporkan pelanggaran HAM berat di kamp-kamp Korut.

Belum ada komentar dari misi diplomatik Korut di Jenewa terhadap kajian ini.

Laporan NKHR itu mengutip wawancara dengan mantan tahanan Korut yang kabur ke Korsel dan para pembelot lainnya yang memahami transaksi itu, beserta sumber-sumber lain seperti citra satelit dan data dari pemerintah Korsel dan Amerika Serikat (AS).

Menurut laporan rahasia dari pemantau independen PBB yang dirilis awal tahun 2018, Korut melanggar sanksi-sanksi PBB dengan meraup nyaris US$ 200 juta pada tahun 2017 lalu dari ekspor komoditas yang dilarang.

Selanjutnya
Halaman
1 2