Amerika Serikat akan terus melakukan 'tindakan tegas' terhadap pemerintahan militer Myanmar yang melakukan 'kekerasan' saat demonstrasi di Myanmar. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Minggu (21/2) waktu setempat, setelah kabar ditembak matinya sejumlah demonstran ramai diberitakan.
Seperti dilansir Reuters, Senin (22/2/2021) pasukan keamanan Myanmar tidak dapat menghentikan aksi protes dan gerakan pembangkangan sipil yang menuntut pembatalan kudeta 1 Februari dan pembebasan para pemimpin yang ditahan.
"Amerika Serikat akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan kekerasan terhadap rakyat Burma (Myanmar) karena mereka menuntut pemulihan pemerintah yang dipilih secara demokratis," kata Blinken dalam postingannya di Twitter.
"Kami mendukung rakyat Burma," tambahnya.
Sikap ini disampaikan Blinken sepuluh hari setelah AS menjatuhkan sanksi kepada pejabat pemerintahan Myanmar dan beberapa perwira militer.
Presiden Joe Biden menyetujui pemberian sanksi AS kepada mereka yang bertanggung jawab atas penggulingan pemerintahan sipil negara Asia Tenggara itu, termasuk Menteri Pertahanan Myanmar dan tiga perusahaan di sektor batu giok dan permata.
Departemen Keuangan juga memperbarui sanksi terhadap dua pejabat tinggi militer Myanmar, menuduh mereka memainkan peran utama dalam kudeta tersebut.
"Jika ada lebih banyak kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai, militer Burma akan menemukan bahwa sanksi hari ini hanyalah yang pertama," kata Menteri Keuangan AS Janet Yellen saat sanksi diumumkan 11 Februari lalu.
