.webp)
Amerika Serikat akan terus melakukan 'tindakan tegas' terhadap pemerintahan militer Myanmar yang melakukan 'kekerasan' saat demonstrasi di Myanmar. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Minggu (21/2) waktu setempat, setelah kabar ditembak matinya sejumlah demonstran ramai diberitakan.
Seperti dilansir Reuters, Senin (22/2/2021) pasukan keamanan Myanmar tidak dapat menghentikan aksi protes dan gerakan pembangkangan sipil yang menuntut pembatalan kudeta 1 Februari dan pembebasan para pemimpin yang ditahan.
"Amerika Serikat akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan kekerasan terhadap rakyat Burma (Myanmar) karena mereka menuntut pemulihan pemerintah yang dipilih secara demokratis," kata Blinken dalam postingannya di Twitter.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mendukung rakyat Burma," tambahnya.
Sikap ini disampaikan Blinken sepuluh hari setelah AS menjatuhkan sanksi kepada pejabat pemerintahan Myanmar dan beberapa perwira militer.
Presiden Joe Biden menyetujui pemberian sanksi AS kepada mereka yang bertanggung jawab atas penggulingan pemerintahan sipil negara Asia Tenggara itu, termasuk Menteri Pertahanan Myanmar dan tiga perusahaan di sektor batu giok dan permata.
Departemen Keuangan juga memperbarui sanksi terhadap dua pejabat tinggi militer Myanmar, menuduh mereka memainkan peran utama dalam kudeta tersebut.
"Jika ada lebih banyak kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai, militer Burma akan menemukan bahwa sanksi hari ini hanyalah yang pertama," kata Menteri Keuangan AS Janet Yellen saat sanksi diumumkan 11 Februari lalu.
Sebelumnya, para demonstran antikudeta militer Myanmar menyerukan 'mogok massal' dan lebih banyak lagi protes di jalan-jalan pada Senin (22/2). Seruan ini muncul setelah ancaman pihak berwenang bahwa konfrontasi dapat kembali menelan korban jiwa setelah dua pengunjuk rasa ditembak mati pada akhir pekan.
Meskipun militer telah mengerahkan lebih banyak pasukan dan berjanji untuk mengadakan pemilihan umum baru, para jenderal gagal menghentikan protes yang berlangsung lebih dari dua minggu itu. Gerakan pembangkangan sipil terus terjadi untuk meminta kudeta diakhiri dan dibebaskannya pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Aktivis pemuda terkenal, Maung Saungkha mendesak banyak warga lainnya untuk bergabung dalam protes hari Senin ini.
Negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Inggris dan Jerman telah mengutuk kudeta dan mengecam kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengatakan kekerasan 'mematikan' itu tidak dapat diterima.
