Norwegia Setop Bantuan ke Myanmar Gegara Kudeta

Syahidah Izzata Sabiila - detikNews
Jumat, 19 Feb 2021 11:00 WIB
Demonstrators hold pictures of deposed Myanmar leader Aung San Suu Kyi to protest against the military coup in Yangon, Myanmar Wednesday, Feb. 17, 2021. Demonstrators in Myanmar gathered Wednesday in their largest numbers so far to protest the military’s seizure of power, as a U.N. human rights expert warned that troops being brought to Yangon and elsewhere could signal the prospect for major violence. (AP Photo)
Demo Myanmar (Foto: AP)
Oslo -

Pemerintah Norwegia telah membekukan bantuan bilateral ke Myanmar menyusul terjadinya kudeta militer yang terjadi awal Februari ini. Pembekuan itu dilakukan pada bantuan terhadap peningkatan pengetahuan di lembaga publik Myanmar.

Seperti dilansir AFP, Jumat (19/2/2021) negara Nordik itu semula telah menganggarkan 66,5 juta kroner (Rp 110 miliar) untuk tahun 2021. Bantuan itu rencananya diberikan untuk membantu meningkatkan pengetahuan di lembaga-lembaga publik Myanmar di berbagai bidang termasuk energi terbarukan, lingkungan dan perlindungan laut.

"Kudeta militer pada 1 Februari mengubah kondisi keterlibatan Norwegia di Myanmar dan ini menjadi alasan bagi Norwegia untuk membekukan program negara-ke-negara untuk kerjasama profesional antara institusi publik Norwegia dan Myanmar," demikian tertulis dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Norwegia.

Kementerian menambahkan bahwa bantuan Norwegia kepada rakyat Myanmar, yang didistribusikan melalui badan-badan PBB dan badan amal, tidak terpengaruh oleh keputusan tersebut dan akan terus berlanjut.

Pembekuan bantuan mencakup dana pembayaran para ahli Norwegia yang terlibat dalam program kerja sama, dan hanya sebagian kecil pembayaran yang dilakukan ke lembaga-lembaga Myanmar.

Dugaan kecurangan pemilu yang dimenangkan oleh partai pemimpin sipil Aung San Suu Kyi membuat militer Myanmar melakukan kudeta. Dalam kudeta yang terjadi pada 1 Februari itu, militer Myanmar menahan Suu Kyi dan sejumlah pemimpin Myanmar lainnya.

Suu Kyi sekarang menghadapi dua dakwaan yakni melanggar UU impor ekspor karena kepemilikan walkie talkie di rumahnya dan melanggar Undang-Undang Bencana Nasional Myanmar, terkait pembatasan pengendalian virus Corona.

Simak juga Video: Pura-pura Mobil Mogok di Tengah Jalan Jadi Cara Demo di Myanmar

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2