.webp)
Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan membayar lebih dari US$ 200 juta (Rp 2,8 triliun) kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada akhir bulan mendatang. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Rabu (17/2) waktu setempat untuk membatalkan rencana penghentian pendanaan oleh mantan presiden Donald Trump.
Seperti dilansir AFP, Kamis (18/2/2021) jumlah tersebut merupakan komitmen yang telah dibuat AS kepada WHO, yang menjadi negara pendonor terbesar bagi badan kesehatan PBB itu.
"Ini adalah langkah kunci dalam memenuhi kewajiban keuangan kami sebagai anggota WHO. Ini juga mencerminkan komitmen baru kami untuk memastikan WHO memiliki dukungan yang dibutuhkannya untuk memimpin tanggapan global terhadap pandemi," kata Blinken pada sesi virtual Dewan Keamanan PBB saat membahas COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Amerika Serikat akan bekerja sebagai mitra untuk mengatasi tantangan global. Pandemi ini adalah salah satu tantangan tersebut dan memberi kami kesempatan tidak hanya untuk melewati krisis saat ini, tetapi juga untuk menjadi lebih siap dan lebih tangguh untuk masa depan," imbuh Blinken.
Blinken mengatakan AS juga akan "memberikan dukungan finansial yang signifikan" kepada Covax, sebuah rencana global untuk mendistribusikan vaksin ke negara-negara miskin di dunia.
Di Jenewa, Swiss, WHO menyambut baik pengumuman Blinken. WHO mengatakan bahwa dana yang diberikan akan mendukung tujuan WHO untuk meningkatkan kesehatan miliaran orang pada tahun 2023, yakni dengan "tidak hanya menanggapi pandemi COVID-19 saja tapi juga keadaan darurat kesehatan lainnya di seluruh dunia."
Trump - yang dihujani kritik atas penanganan COVID-nya di Amerika Serikat, telah mengumumkan pengunduran diri AS dari WHO, dengan mengatakan WHO terikat pada China dan tidak melakukan cukup tindakan untuk menghentikan pandemi.
Simak juga Video: Ucapkan Selamat ke Biden, WHO Berharap Dapat Kerja Sama Lagi
Presiden Joe Biden segera membatalkan keputusan tersebut setelah menjabat, meskipun pemerintahannya juga telah menekan China untuk lebih terbuka kepada tim WHO yang menyelidiki asal-usul virus COVID-19.
"Semua negara harus menyediakan semua data dari hari-hari awal wabah," kata Blinken.
"Dan ke depan, semua negara harus berpartisipasi dalam proses yang transparan dan kuat untuk mencegah dan menanggapi keadaan darurat kesehatan, sehingga dunia belajar sebanyak mungkin, secepat mungkin," imbuhnya.
