.webp)
Selandia Baru akan menarik personel militer terakhirnya dari Afghanistan pada Mei mendatang. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengumumkan bahwa pihaknya akan mengakhiri pengerahan personel yang sudah dilakukan selama dua dekade terakhir.
Seperti dilansir AFP, Rabu (17/2/2021), Ardern mengatakan proses perdamaian internal Afghanistan menjadi prospek untuk solusi terbaik permasalahan politik di negara yang bermasalah itu. Dengan itu artinya, Angkatan Pertahanan Selandia Baru (NZDF) tidak lagi diperlukan.
"Setelah 20 tahun kehadiran NZDF di Afghanistan, sekarang saatnya untuk mengakhiri pengerahan pasukan kami," kata Ardern dalam pernyataannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekitar 3.500 personel militer Selandia Baru telah bertugas di Afghanistan sejak 2001, termasuk pasukan khusus, tim rekonstruksi, dan spesialis pelatihan perwira. Namun, penempatan tersebut terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir.
Saat ini hanya ada enam orang - tiga di akademi pelatihan perwira Afghanistan dan tiga di markas NATO.
"Pengerahan ke Afghanistan telah menjadi salah satu yang terlama dalam sejarah kami," kata Ardern.
"Saya ingin berterima kasih kepada 10 warga Selandia Baru yang kehilangan nyawa saat menjalankan tugas, dan lebih dari 3.500 NZDF serta personel lembaga lainnya, yang berkomitmen merubah konflik dengan perdamaian akan selalu diingat."
Pernyataan Ardern mengatakan keputusan untuk mengakhiri penempatan telah dibahas dengan "mitra utama".
Simak juga video 'Myanmar Dikudeta Militer, Selandia Baru Putuskan Hubungan':
Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan pekan ini bahwa aliansi tidak akan menarik pasukan dari Afghanistan "sebelum waktunya tepat".
Para Menteri Pertahanan dari negara-negara sekutu Washington akan bertemu minggu ini untuk membahas pengerahan personel militer berkekuatan 10.000 orang - yang sebagian besar menjalankan peran pendukung.
Washington mencapai kesepakatan dengan Taliban tahun lalu untuk menarik semua pasukan AS pada Mei mendatang dengan imbalan jaminan keamanan. Tapi perjanjian itu sedang ditinjau kembali oleh pemerintahan Presiden Joe Biden karena meningkatnya kekerasan di Afghanistan.
