.webp)
Para pengunjuk rasa kembali turun ke jalan untuk menentang kudeta militer Myanmar. Mereka mengabaikan larangan berkerumun dalam jumlah besar saat demonstrasi terbesar dalam lebih dari satu dekade terjadi pada hari Selasa (9/2).
Seperti dilansir Reuters, Selasa (9/2/2021) massa demonstran berteriak-teriak dan menghadapi tembakan meriam air dari para polisi di sejumlah lokasi demonstrasi. Polisi juga menangkap lebih dari 20 orang dalam aksi-aksi demo tersebut.
Kudeta 1 Februari lalu dan penahanan pemimpin sipil terpilih Aung San Suu Kyi mengundang protes masyarakat selama empat hari berturut-turut di Myanmar. Gerakan pembangkangan sipil juga berkembang dan mulai mempengaruhi para pekerja di rumah sakit, sekolah dan kantor pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Polisi Myanmar menembakkan meriam air ke para pengunjuk rasa damai di ibu kota negara, Naypyitaw karena massa menolak untuk dibubarkan. Dalam sebuah video yang diposting di Facebook, di daerah Bago, timur laut pusat komersial Yangon, polisi juga menembakkan meriam air untuk menghadang kerumunan demonstran.
Polisi menangkap sedikitnya 27 demonstran di kota terbesar kedua Myanmar, Mandalay, termasuk seorang jurnalis, kata media setempat.
Kerusuhan tersebut telah menghidupkan kembali ingatan akan kekuasaan militer selama hampir 50 tahun.
"Kudeta selalu muncul di pikiran kami, setiap kali kami makan, bekerja, dan bahkan saat istirahat," kata warga Yangon, Khin Min Soe. "Kami sangat kecewa dan sedih setiap kali kami memikirkan mengapa hal ini menimpa kami lagi," imbuhnya.
Dalam pidato pertamanya pada Senin (8/2), pemimpin junta militer, Jenderal Min Aung Hlaing berjanji untuk mengadakan pemilihan baru. Dia mengulangi tuduhan soal kecurangan pemilu November 2020 lalu, yang dimenangkan telak oleh Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) pimpinan Suu Kyi.
Simak Video: Protes Kudeta, Warga Myanmar Kembali Turun ke Jalan
"Kami akan terus berjuang," demikian pernyataan dari aktivis pemuda Maung Saungkha, yang menyerukan pembebasan tahanan politik dan 'kehancuran kediktatoran' serta penghapusan konstitusi yang memberi militer hak veto di parlemen.
Pemerintah negara-negara Barat telah mengutuk kudeta itu, meskipun sejauh ini hanya ada sedikit tindakan konkret untuk menekan para jenderal.
Selandia Baru mengatakan pada hari Selasa (9/2) ini menyatakan akan menangguhkan semua kontak politik dan militer dengan Myanmar, memastikan program bantuan tidak akan menguntungkan militer dan memberlakukan larangan perjalanan pada para pemimpin militernya.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan sesi khusus pada hari Jumat depan (12/2) untuk membahas krisis Myanmar atas perintah Inggris dan Uni Eropa.
