.webp)
Pemerintah Selandia Baru pada hari Selasa (9/2) mengumumkan penghentian sementara hubungan militer dan politik tingkat tinggi dengan Myanmar. Tindakan ini menjadi langkah internasional pertama untuk mengisolasi militer yang kini berkuasa di Myanmar setelah kudeta.
Seperti dilansir AFP, Selasa (9/2/2021) Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengutuk keras apa yang terjadi di Myanmar.
"Setelah bertahun-tahun bekerja keras untuk membangun demokrasi di Myanmar, saya pikir setiap orang Selandia Baru akan sangat terpukul melihat apa yang kita saksikan dalam beberapa hari terakhir yang kini dipimpin oleh militer," katanya kepada wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita akan melakukan apa yang kami bisa dari sini, di Selandia Baru," imbuhnya.
Ardern mengatakan langkah-langkah itu akan mencakup larangan perjalanan terhadap para tokoh militer senior.
Militer Myanmar pekan lalu menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan puluhan anggota lainnya dari partai Liga Demokrasi Nasional (NLD). Langkah militer ini mengakhiri pemerintahan sipil di Myanmar yang berlangsung 10 tahun terakhir.
Ardern mengatakan Selandia Baru menginginkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengadakan sesi khusus untuk membahas perkembangan di Myanmar.
Dia menambahkan bahwa program-program bantuan Selandia Baru di Myanmar, senilai sekitar NZ$ 42 juta (Rp 427 miliar), akan tetap berlanjut tapi dengan syarat program tersebut tidak menguntungkan militer, atau berada di bawah kendali militer.
"Kita sangat berhati-hati dengan bantuan dan pembangunan apa pun yang kita lakukan di sana agar tidak mendukung rezim itu," katanya.
Simak Video: Jokowi-PM Malaysia Bahas TKI Hingga Kudeta Myanmar
Ardern mengakui Selandia Baru memiliki pengaruh terbatas pada militer Myanmar, tetapi mengatakan Suu Kyi secara pribadi berterima kasih padanya selama pertemuan sebelumnya atas bantuan Wellington selama transisi negara itu menuju demokrasi.
"Meskipun posisi Selandia Baru dalam hal ini mungkin tampak tidak terlalu relevan, dalam kesempatan terakhir ketika saya bertemu dan berbicara dengan Aung San Suu Kyi, dia secara khusus menyebutkan beberapa perwakilan kita dari Selandia Baru di Myanmar," kata Ardern.
"Mereka dihormati dan saya pikir sikap itu memainkan peran yang sangat konstruktif di masa kritis itu bagi Myanmar," imbuhnya.
Junta militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun ke depan. Mereka juga berjanji untuk mengadakan pemilihan umum baru setelah satu tahun, tanpa menawarkan kerangka waktu yang jelas.
Para jenderal membenarkan kudeta tersebut dengan mengklaim adanya kecurangan pemilu November 2020 lalu, yang dimenangkan telak oleh NLD.
Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta menepis tudingan kecurangan tersebut.
"Kami tidak mengakui keabsahan pemerintah yang dipimpin militer dan kami meminta militer untuk segera membebaskan semua pemimpin politik yang ditahan dan memulihkan pemerintahan sipil," katanya dalam sebuah pernyataan.
