.webp)
Otoritas Haiti mengumumkan pihaknya menggagalkan upaya kudeta terhadap pemerintahan Presiden Jovenel Moise. Sedikitnya 23 orang, termasuk seorang hakim agung dan pejabat kepolisian, ditangkap terkait upaya kudeta itu.
Seperti dilansir AFP, Senin (8/2/2021), Menteri Kehakiman Haiti, Rockefeller Vincent, mengumumkan bahwa otoritas Haiti menggagalkan rencana pembunuhan terhadap Presiden Moise dan menggulingkan pemerintahannya. Vincent menyebut rencana itu sebagai 'upaya kudeta'.
"Saya berterima kasih pada kepala keamanan saya di istana. Tujuan dari orang-orang ini adalah berusaha merenggut nyawa saya," ucap Presiden Moise.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rencana itu dibatalkan," imbuhnya, saat berbicara di bandara Port-au-Prince, dengan didampingi istrinya dan Perdana Menteri (PM) Joseph Jouthe.
Dalam pernyataan terpisah, PM Jouthe menyebut komplotan telah menghubungi pejabat kepolisian di istana kepresidenan yang berencana menangkap Presiden Moise dan membantu berkuasanya seorang presiden 'transisi'.
Direktur Kepolisian Nasional Haiti, Leon Charles, menuturkan anak buahnya menyita beberapa dokumen, uang tunai dan sejumlah senjata, termasuk senapan serbu, senjata mesin ringan Uzi dan beberapa pistol serta parang.
PM Jouthe menambahkan bahwa di antara dokumen yang disita terdapat pidato seorang hakim yang berencana menjadi pemimpin sementara dalam pemerintahan transisi.
Namun para tokoh oposisi politik setempat menolak klaim yang menyebut upaya kudeta terjadi. "Anda tidak melakukan kudeta dengan dua pistol dan tiga atau empat senapan," ucap seorang pengacara setempat bernama Andre Michel kepada AFP.
Simak juga video 'Aksi Protes di Myanmar Memanas, Polisi Semprotkan Water Canon':
Menurut Michel, Presiden Moise tidak bisa mengklaim dirinya mengalami upaya kudeta karena masa kepresidenannya telah berakhir.
Diketahui bahwa Presiden Moise telah memerintah tanpa sistem checks-and-balances melalui sebuah dekrit dalam setahun terakhir dan malah menyatakan dirinya tetap menjabat presiden hingga 7 Februari 2022 -- interpretasi dari konstitusi yang ditolak oposisi yang memicu unjuk rasa menegaskan masa jabatannya berakhir pada Minggu (7/2) waktu setempat.
Pertikaian soal akhir masa jabatan Presiden Haiti berawal saat Moise terpilih menjabat dalam pemilu tahun 2015 yang kemudian dibatalkan dengan alasan ada kecurangan. Mosei kemudian terpilih lagi setahun kemudian, atau tahun 2016. Setelah pemilu dipersengketakan, unjuk rasa menuntut pengunduran diri Moise meningkat pada musim panas tahun 2018.
Pemilu baru untuk memilih wakil, Senator, Wali Kota dan pejabat daerah seharusnya digelar tahun 2018, namun mengalami penundaan yang memicu kekosongan kekuasaan di mana Moise menyatakan dirinya berhak menjabat untuk setahun lagi.
