.webp)
Pemerintah Kanada mengungkapkan bahwa otoritas Hong Kong kini memaksakan warganya yang memiliki kewarganegaraan ganda untuk memilih satu kewarganegaraan saja. Aturan baru ini memicu keprihatinan negara-negara Barat, khususnya Kanada, Inggris dan Amerika Serikat (AS).
Seperti dilansir AFP, Kamis (4/2/2021), Departemen Luar Negeri Kanada pada Selasa (2/2) waktu setempat mengungkapkan bahwa seseorang dengan kewarganegaraan ganda yang dipenjara di Hong Kong diwajibkan untuk menyampaikan hanya satu deklarasi kewarganegaraan mulai 18 Januari.
"Kami mengetahui lebih banyak insiden yang melibatkan warga berkewarganegaraan ganda dari negara lainnya," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Kanada, atau Urusan Global Kanada, kepada AFP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengungkapan ini membuat para diplomat mencari informasi lebih lanjut mengingat potensi dampaknya bagi ratusan ribu warga berkewarganegaraan ganda yang tinggal di Hong Kong -- dan bagi orang-orang yang bepergian ke sana untuk urusan bisnis atau pariwisata.
Di bawah aturan hukum China, kewarganegaraan ganda tidak diakui secara hukum di Hong Kong dan otoritas setempat bisa menolak untuk memberikan akses konsuler kepada orang-orang berpaspor Hong Kong atau China. Tapi para diplomat menyatakan bahwa regulasi itu tidak pernah diberlakukan hingga saat ini, ketika para diplomat mengalami kesulitan untuk mengakses warga berkewarganegaraan ganda dalam tahanan.
Dalam tanggapannya, juru bicara Departemen Luar Negeri AS menuturkan bahwa AS memiliki 'keprihatinan mendalam bahwa kebijakan Hong Kong yang baru ini akan memaksa orang-orang untuk mendeklarasikan kewarganegaraannya di bawah tekanan dan tanpa kesempatan untuk memahami implikasi penuh dari deklarasi tersebut'.
Juru bicara itu juga menyatakan bahwa diplomat-diplomat AS akan terus mencari akses 'ke setiap warga negara AS yang ditangkap di Hong Kong, terlepas dari kategorisasi mereka oleh pemerintah Hong Kong'.
Sementara itu, juru bicara Konsulat Inggris menyatakan otoritas Inggris tengah 'mencari jawaban dari otoritas Hong Kong menyusul saran bahwa mereka dapat mencabut akses konsuler kami bagi tahanan berkewarganegaraan ganda dan mencegah kami memberikan dukungan yang telah kami berikan sejak tahun 1997'. Inggris menyerahkan Hong Kong, bekas koloninya, kembali ke China pada tahun 1997 lalu.
