Komite Nobel Norwegia menyerukan untuk segera membebaskan pemimpin Myanmar dan peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, setelah dia ditahan dalam kudeta militer.
"Komite Nobel Norwegia terkejut dengan kudeta militer di Myanmar dan penangkapan peraih Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin politik lainnya," kata komite Nobel tersebut dilansir AFP, Selasa (2/2/2021).
Disebutkan bahwa Suu Kyi dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian 1991 sebagai pengakuan atas perjuangannya yang berani untuk demokrasi di Myanmar, dan menjadi tokoh terkemuka dalam mengembangkan demokrasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang, 30 tahun setelah dia dianugerahi Nobel perdamaian, militer sekali lagi mengesampingkan demokrasi dan menangkap perwakilan terkemuka dari pemerintah yang dipilih secara sah," kata komite itu dalam sebuah pernyataan.
"Komite Nobel Norwegia meminta pembebasan segera Aung San Suu Kyi dan politisi lain yang ditangkap, dan agar hasil pemilihan umum tahun lalu dihormati," imbuh Komite Nobel dalam pernyataannya.
Kudeta tak berdarah yang terjadi pada Senin (1/2) mengakhiri dekade transisi ke pemerintahan sipil di Myanmar. Para jenderal membenarkan perebutan kekuasaan dengan menuduh kecurangan dalam pemilihan umum pada November 2020, yang dimenangkan oleh partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang menaungi Suu Kyi.
Kudeta tersebut telah memicu kecaman global, dengan seruan utama dari Amerika Serikat agar demokrasi segera dipulihkan.
"Amerika Serikat memperhatikan orang-orang yang berdiri bersama rakyat Burma di saat-saat sulit ini," kata Biden.
"Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Burma," ujar Biden.
Simak Video: Militer Myanmar Copot 24 Mnteri-Deputi Era Suu Kyi
Militer Myanmar telah menetapkan keadaan darurat dan mengumumkan pihaknya mengambil alih kekuasaan atas pemerintah Myanmar selama 1 tahun. Pengumuman disampaikan setelah pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, ditahan oleh militer.
Pengumuman disampaikan melalui video oleh saluran televisi militer Myanmar, Myawaddy TV, pada Senin (1/2) waktu setempat. Disebutkan bahwa kekuasaan diserahkan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Wakil Presiden Myanmar, Myint Swe, yang merupakan pensiunan jenderal militer dinyatakan akan menggantikan Presiden Win Myint.
Militer Myanmar juga menyatakan akan mengadakan pemilihan umum baru dan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang setelah keadaan darurat selama setahun berlalu. Hal ini diumumkan militer beberapa jam setelah melancarkan kudeta.
"Kami akan melakukan demokrasi multi-partai yang nyata ...dengan keseimbangan dan keadilan penuh," kata militer Myanmar dalam sebuah pernyataan di Facebook.
Kekuasaan akan dialihkan setelah mengadakan pemilihan umum yang bebas dan adil dan periode keadaan darurat berakhir.