.webp)
Otoritas Jepang mengimbau warganya yang ada di Myanmar untuk tetap berada di dalam rumah, setelah pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi ditahan militer.
Seperti dilansir Reuters, Senin (1/2/2021), militer Myanmar baru saja menetapkan masa darurat dan mengumumkan akan mengambil alih kekuasaan untuk satu tahun ke depan. Disebutkan juga oleh militer Myanmar bahwa penahanan Suu Kyi dan tokoh senior pemerintahan lainnya merespons kecurangan pemilu tahun lalu.
Diperkirakan ada sekitar 3.500 warga negara Jepang di Myanmar. Kedutaan Besar Jepang di Myanmar dalam pernyataan terbaru menyatakan meskipun situasi di negara tersebut pada saat ini tampaknya tidak akan melibatkan orang biasa, namun setiap warga Jepang di negara itu diimbau berhati-hati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mendorong orang-orang untuk tetap di dalam rumah dan menahan diri untuk pergi keluar kecuali benar-benar penting," demikian pernyataan Kedutaan Besar Jepang di Myanmar.
Ditambahkan seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang bahwa pihaknya belum berencana untuk memulangkan warganya dari Myanmar.
Diketahui juga bahwa otoritas Jepang menyarankan warganya untuk menunda perjalanan ke Myanmar karena pandemi virus Corona (COVID-19). Menurut pejabat Jepang itu, sejauh ini belum ada rencana untuk mengubah imbauan perjalanan itu.
Sebelumnya, Myo Nyunt, juru bicara Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang menaungi Suu Kyi dan kini berkuasa di Myanmar, menyatakan Suu Kyi dan beberapa tokoh senior pemerintahan, termasuk Presiden Win Myint, ditahan oleh militer Myanmar. Mereka ditahan di ibu kota Naypyitaw sejak Senin (1/2) dini hari.
Militer Myanmar dalam pernyataan via saluran televisi mereka, Myawaddy TV, mengumumkan penetapan masa darurat dan pengambilalihan kekuasaan untuk setahun ke depan. Militer Myanmar juga mengumumkan bahwa kekuasaan diserahkan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Saluran telepon dan koneksi internet di ibu kota Naypyitaw dan kota pusat komersial, Yangon, mengalami gangguan parah usai Suu Kyi ditahan. Tentara-tentara Myanmar, menurut warga setempat, tampak berjaga di beberapa posisi di balai kota Yangon.
Suu Kyi merupakan pahlawan demokrasi di Myanmar, yang pernah menjadi tahanan politik selama dua dekade di mana dia menjadi tahanan rumah. Dia juga anak dari tokoh kemerdekaan Myanmar yang tewas dibunuh, Aung San, yang juga dijuluki sebagai Bapak Bangsa Myanmar.
Sejak partainya, NLD, menang dalam pemilu tahun 2015, Suu Kyi menjadi pemimpin de-facto Myanmar dan menempati jabatan Penasihat Negara (State Counsellor) -- jabatan yang diciptakan untuknya sebagai jalan keluar dari konstitusi yang melarangnya menjadi Presiden Myanmar.
Reputasi internasional Suu Kyi tercoreng dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya tuduhan genosida terhadap warga etnis minoritas Muslim, Rohingya. Myanmar menyanggah tuduhan genosida dan bersikeras mengklaim bahwa operasi militer di Rakhine -- tempat tinggal Rohingya -- menargetkan para teroris.
