.webp)
Akses komunikasi, baik via telepon maupun internet, dilaporkan terganggu di ibu kota Naypyitaw, Myanmar, setelah pemimpin negara itu, Aung San Suu Kyi, ditahan militer. Salah satu media nasional Myanmar bahkan berhenti siaran karena gangguan akses komunikasi itu.
Seperti dilansir Channel News Asia, Senin (1/2/2021), saluran telepon di Naypyitaw tidak bisa dihubungi mulai Senin (1/2) dini hari waktu setempat. Ada laporan yang menyebut beberapa layanan telepon juga terganggu di kota Yangon.
Kelompok masyarakat sipil Netblocks melaporkan bahwa koneksi internet juga mengalami gangguan parah di negara itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara media nasional Myanmar, MRTV, melaporkan pihaknya sedang mengalami masalah teknis dan tidak bisa melakukan siaran saat ini.
"Karena kesulitan komunikasi saat ini, kami dengan hormat ingin memberitahu Anda bahwa program reguler MRTV dan Radio Myanmar tidak bisa disiarkan," demikian pernyataan MRTV via akun Facebook-nya.
Sebelumnya, Myo Nyunt, juru bicara Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang menaungi Suu Kyi dan kini berkuasa di Myanmar, membenarkan kabar penahanan Suu Kyi oleh militer Myanmar. Myo Nyunt menuturkan bahwa Suu Kyi dan beberapa tokoh senior pemerintahan lainnya ditahan di ibu kota Naypyitaw. Salah satu tokoh senior yang ditahan adalah Presiden Myanmar, Win Myint.
Dia juga menambahkan bahwa beberapa menteri dari negara bagian besar di Myanmar juga ditahan oleh militer. "Militer tampaknya menguasai ibu kota sekarang," imbuhnya.
Tonton video 'Presiden Myanmar dan Aung San Suu Kyi Ditahan Militer':
Lebih lanjut, Myo Nyunt menyatakan bahwa NLD menduga penahanan Suu Kyi dan tokoh senior ini merupakan bagian dari upaya kudeta oleh militer Myanmar.
"Dengan situasi yang kami lihat terjadi sekarang, kami harus berasumsi bahwa militer melakukan kudeta," ujarnya seperti dikutip AFP.
Namun sejauh ini, militer Myanmar belum memberikan pernyataan resmi soal aksinya ini, termasuk soal tuduhan melakukan kudeta.
Penahanan Suu Kyi dan tokoh-tokoh pemerintahan Myanmar ini terjadi beberapa hari setelah ketegangan meningkat antara pemerintahan sipil dan militer Myanmar yang berpengaruh di negara itu. Reuters melaporkan bahwa militer Myanmar sebelumnya menyebut hasil pemilu November 2020 yang dimenangkan NLD, sarat kecurangan.
Pekan lalu, Mayor Jenderal Zaw Min Tun dari militer Myanmar menolak mengesampingkan opsi kudeta di tengah ketegangan politik dan menegaskan militer akan 'mematuhi hukum sesuai dengan konstitusi'.
