Biden Akan Cabut Larangan Transgender Jadi Tentara yang Dibuat Trump

Biden Akan Cabut Larangan Transgender Jadi Tentara yang Dibuat Trump

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Senin, 25 Jan 2021 17:32 WIB
AS: Mahkamah Agung melarang perusahaan diskriminasi pegawai LGBT
Foto: Ilustrasi demo LGBT di Gedung Putih (BBC World)
Washington DC -

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden disebut akan mencabut larangan yang diterapkan mantan Presiden Donald Trump terhadap individu transgender yang bertugas di militer. Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut, paling cepat larangan itu akan dicabut pada Senin (25/1) waktu setempat.

Dilansir CNN, Senin (25/2/2021) kebijakan, yang telah dikecam oleh aktivis LGBTQ sebagai kejam dan tidak rasional itu, pertama kali diumumkan oleh Trump pada Juli 2017 melalui Twitter.

Larangan tersebut secara khusus memblokir individu yang telah didiagnosis dengan kondisi yang dikenal sebagai gender dysphoria untuk melayani masyarakat dengan pengecualian terbatas. Ini juga menentukan bahwa individu tanpa kondisi tersebut dapat mengabdi, tetapi hanya jika mereka melakukannya sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

ADVERTISEMENT

Gedung Putih menolak mengomentari rencana tersebut. Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan dalam sebuah pernyataan pekan lalu, bahwa pemerintah akan mencabut larangan tersebut melalui tindakan eksekutif pada minggu-minggu awal kepresidenan Biden.

CBS News pertama kali melaporkan tentang pencabutan yang diperkirakan akan dilakukan pada Senin (25/1) mendatang.

Trump berpendapat bahwa pasukan transgender di militer akan menyebabkan "biaya medis yang luar biasa dan gangguan," menurut sebuah studi Rand Corp.

Studi itu menyebutkan jumlah waria di militer saat itu antara 1.320 dan 6.630. Operasi perubahan gender jarang terjadi pada populasi umum, dan studi Rand memperkirakan kemungkinan 30 hingga 140 perawatan hormon baru setahun di militer, dengan 25 hingga 130 operasi terkait transisi gender di antara anggota dinas aktif setiap tahun.

Biayanya bisa berkisar dari US$ 2,4 juta dan US$ 8,4 juta setahun, jumlah yang mewakili "proporsi yang sangat kecil" dari total pengeluaran perawatan kesehatan, demikian menurut temuan studi tersebut.

Keputusan Trump itu mengubah kebijakan yang awalnya disetujui oleh Departemen Pertahanan di bawah mantan Presiden Barack Obama, yang masih dalam peninjauan akhir, yang akan memungkinkan individu transgender untuk secara terbuka bertugas di militer.

Pemerintahan Trump selama bertahun-tahun telah membalikkan, menjatuhkan, menghapus, dan menarik perlindungan LGBTQ yang telah ada. Trump dikenal sangat memusuhi transgender Amerika.

Salah satu langkahnya yang paling banyak dikritik adalah upaya tahun lalu untuk membatalkan peraturan era Obama, yang melarang diskriminasi dalam perawatan kesehatan terhadap pasien transgender.

Halaman 2 dari 2
(rdp/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads