Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Israel untuk "menghentikan dan membatalkan" keputusannya untuk membangun 800 rumah baru bagi pemukim Yahudi di Tepi Barat. Keputusan itu disampaikan Israel pekan lalu.
Dilansir dari AFP, Selasa (19/1/2021), Guterres mengatakan keputusan Israel tersebut merupakan "hambatan utama bagi pencapaian solusi dua negara, dan perdamaian yang adil, abadi dan komprehensif" di Timur Tengah.
"Pembangunan pemukiman oleh Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki validitas hukum dan merupakan pelanggaran yang mencolok menurut hukum internasional," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa permukiman di Tepi Barat akan mengikis kemungkinan kedaulatan Palestina.
"Perluasan permukiman... semakin mengikis kemungkinan untuk mengakhiri pendudukan dan mendirikan Negara Palestina yang berdaulat dan berdampingan, berdasarkan garis pra-1967," kata Guterres.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan lalu mengarahkan pihak berwenang untuk menyetujui pembangunan ratusan unit permukiman di wilayah Palestina yang diduduki. Itu terjadi hanya beberapa hari sebelum Presiden AS Donald Trump yang pro-permukiman meninggalkan jabatannya.
Semua permukiman Yahudi di Tepi Barat dianggap ilegal oleh kebanyakan komunitas internasional. Tetapi pemerintahan Trump pada 2019 menyatakan bahwa Washington tidak lagi menganggap permukiman sebagai pelanggaran hukum internasional. Pemerintahan AS sebelumnya selama beberapa dekade menentang pembangunan permukiman baru di kawasan Palestina yang diduduki.
