Negara-negara di Uni Eropa memulai perdebatan pada Senin (18/1) waktu setempat tentang pemberian izin bepergian bagi orang yang telah menerima vaksin COVID-19. Dalam jajak pendapat itu, mereka tengah mengkaji apakah orang yang telah menerima vaksin COVID-19 lebih bebas bepergian daripada mereka yang tidak divaksin.
Seperti dilansir dari Reuters, Selasa (19/1/2021), sebanyak 27 Menteri dari negara-negara Uni Eropa menggelar konferensi video untuk membahas koordinasi terkait peluncuran vaksin, sebagaimana topik yang akan diangkat para pemimpin Uni Eropa secara online pada hari Kamis (21/1/2021).
Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis, menyampaikan gagasan itu minggu lalu dalam sebuah surat kepada Komisi Eropa tentang sertifikat vaksinasi di seluruh Uni Eropa untuk membantu memulihkan perjalanan lintas batas setelah lumpuh akibat pandemi.
Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas mengatakan pada hari Minggu (17/1/2021) bahwa orang yang divaksinasi seharusnya bisa lebih cepat kembali mendatangi restoran dan bioskop, meskipun menteri lain mengkritik pandangannya.
Maros Sefcovic, Wakil Presiden Komisi Eropa, mengatakan penting untuk menekankan bahwa vaksinasi bersifat sukarela - beberapa orang tidak dapat atau tidak mau menerima vaksin. Ia menambahkan bahwa orang yang divaksin seharusnya tidak dibatasi haknya. Namun, vaksinasi bisa menjadi syarat untuk bepergian, seperti persyaratan di banyak negara untuk hasil tes negatif COVID.
"Akan ada opsi berbeda bagaimana kita menangani perjalanan. Kemungkinan sertifikat vaksinasi elektronik bisa ditambahkan," katanya.
Michael Roth, yang mewakili Jerman, mengatakan penting untuk memastikan apakah orang yang divaksinasi masih dapat menularkan virus Corona ke orang lain.
Pihak Eksekutif Uni Eropa bekerja untuk memastikan bahwa data vaksinasi dapat dikumpulkan secara elektronik dalam bentuk yang sama. Mulai minggu ini, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa akan mengumpulkan data vaksin yang dikirimkan dan vaksinasi per negara.
(izt/ita)
