Marak Demo Bersenjata, Hak Warga AS Pegang Senjata Dilindungi Konstitusi

Novi Christiastuti - detikNews
Selasa, 19 Jan 2021 11:36 WIB

Dalam perkembangan zaman, warga sipil AS tidak lagi berharap menggunakan senjata mereka untuk tugas milisi, namun mereka masih menyimpan dan memegang senjata itu untuk mempertahankan diri dari penjahat, juga untuk berburu dan bentuk rekreasi lainnya.

Sementara Amandemen Kedua masih berlaku untuk menjaga pemerintah federal meregulasi senjata api secara nasional, negara-negara bagian memiliki wewenang untuk meregulasi senjata api sesuai keinginan mereka. Pada praktiknya, menurut National Constitution Center, banyak warga kulit hitam dilarang memiliki senjata dan senjata yang dipakai untuk milisi disimpan oleh pemerintah.

Selama bertahun-tahun, Mahkamah Agung AS (SCOTUS) mengadili sejumlah gugatan hukum terhadap Amandemen Kedua, terutama terkait makna dan implementasinya.

Salah satu gugatan menghasilkan aturan federal pertama untuk mengendalikan kepemilikan senjata api di AS, yakni Undang-undang Senjata Api Nasional (NFA) tahun 1934. NFA mengatur pemungutan pajak tapi juga membatasi penjualan senapan shotgun dan senapan yang memiliki panjang laras kurang dari 18 inch, senjata api tertentu yang digambarkan sebagai senjata lain, senapan mesin, dan peredam suara senjata api, karena kerap digunakan dalam tindak kejahatan.

Tahun 2008, larangan nyaris total atas kepemilikan senjata api yang diberlakukan di Washington DC digugat ke MA. Dalam putusannya, MA menetapkan bahwa Amandemen Kedua melindungi hak setiap individu untuk memegang senjata, bukan hanya dalam milisi. Putusan MA membatalkan larangan di Washington DC.

Tahun 2010, gugatan diajukan terhadap larangan pistol tangan di Chicago. MA dalam putusannya membatalkan larangan itu dengan menegaskan bahwa Konstitusi AS menjamin semua hak dasar warga negara akan dilindungi, sehingga menjadikan kepemilikan senjata api sebagai hak warga negara.

Namun, ada situasi di mana larangan penjualan senjata api berlaku, senjata api bisa dilarang di area sensitif seperti sekolah dan hak penjahat untuk memiliki senjata api bisa dibatasi.

Pengadilan lebih rendah di berbagai wilayah AS terus menangani kasus-kasus berkaitan dengan regulasi senjata api. Bahkan dengan adanya putusan MA tahun 2008 dan 2010, pengadilan-pengadilan ini sering memberikan putusan berbeda. Perdebatan terkait Amandemen Kedua masih jauh dari usai, baik di arena publik, politik maupun yudisial.


(nvc/ita)