Pemerintah Jepang akan menempuh berbagai tindakan untuk melindungi sistem medis sejak pandemi COVID-19 menyerang negara tersebut. Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Jepang, Yoshihide Suga pada Senin (18/1/2021).
Seperti dilansir dari Reuters, Senin (18/1/2021), Suga telah mengeluarkan kebijakan darurat untuk ibu kota Tokyo dan tiga prefektur sekitarnya sebagai upaya membendung infeksi COVID-19. Suga juga memperluasnya ke tujuh prefektur lagi, termasuk Osaka dan Kyoto di Jepang bagian barat.
"Yang penting adalah memberikan layanan medis yang diperlukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita akan melakukan semua langkah untuk melindungi sistem medis," kata Suga dalam pidato kebijakan di awal sesi reguler parlemen.
Meski pandemi COVID-19 di Jepang tidaklah terlalu parah dibandingkan banyak negara maju lainnya, Jepang juga mengalami lonjakan kasus infeksi Corona dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini mendorong Presiden Asosiasi Medis Jepang, Toshio Nakagawa untuk menyatakan bahwa sistem medis negara itu kewalahan.
Pandemi COVID-19 memaksa Jepang untuk menutup sebagian besar negaranya untuk orang asing dan membatasi acara berskala besar. Termasuk menunda Olimpiade Tokyo. Namun Suga menegaskan tekadnya untuk tetap menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas ini.
"Kita akan terus maju dengan berbagai persiapan, dengan tekad membangun langkah antiinfeksi dan mengadakan acara untuk membangun harapan dan keberanian bagi dunia," ujarnya.
Menurut NHK, kasus COVID-19 di Jepang telah berlipat ganda selama enam minggu terakhir dengan jumlah sekitar 330.000 kasus, dengan 4.525 kematian.
Sebelumnya, sistem fasilitas kesehatan Jepang kewalahan karena kasus Corona yang terus melonjak. Asosiasi dokter, perawat, dan tujuh kelompok medis nasional lainnya di Jepang mengumumkan keadaan darurat medis pada Senin (21/12/2020).
"Penyebaran infeksi virus Corona tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Jika dibiarkan, orang-orang di Jepang tidak akan dapat menerima perawatan medis reguler, apalagi perawatan untuk COVID-19," kata pernyataan bersama itu seperti dilansir Reuters, Selasa (22/12).
Kesembilan kelompok tersebut yang juga termasuk asosiasi dokter gigi dan apoteker nasional, meminta pemerintah untuk memberikan bantuan yang tepat kepada petugas medis garis depan. Mereka juga meminta agar masyarakat melakukan tindakan pencegahan infeksi secara menyeluruh.
(izt/ita)
