Kritik Bermunculan saat Darurat Nasional Cegah Corona di Negeri Jiran

Beragam upaya pencegahan Corona terus dilakukan di perbatasan Indonesia-Malaysia. Salah satunya dengan rutin melakukan penyemprotan disinfektan di ruang publik. — Foto: Corona di Malaysia (Rengga Sancaya)

Kuala Lumpur -

Keadaan darurat nasional di Malaysia hingga 1 Agustus diumumkan oleh Raja Malaysia. Keputusan untuk mencegah penularan Corona ini memicu kritik dari sejumlah pihak.

Keputusan tersebut disetujui Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah usai bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin pada Senin (10/1).

"Saya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan kuat menghadapi keadaan darurat ini dan perintah pengendalian gerakan demi keselamatan dan kepentingan kita sendiri," kata Pengawas Keluarga Istana Negara Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin dalam sebuah pernyataan hari ini seperti dilansir The Star, Selasa (12/1/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya pada hari Senin (11/1), PM Muhyiddin mengumumkan bahwa enam negara bagian akan ditempatkan di bawah perintah pengendalian gerakan (MCO) atau kerap disebut sebagai lockdown (penguncian) mulai Rabu (13/1) besok.

Dalam pidatonya pada hari Senin (11/1), Muhyiddin mengatakan Johor, Melaka, Selangor, Penang, Sabah dan Wilayah Federal Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan akan berada di bawah MCO hingga 26 Januari mendatang.

Muhyiddin menambahkan bahwa MCO pemulihan akan diberlakukan di Perlis dan sebagian besar Sarawak.

Dia juga mengatakan bahwa tiga distrik di Sarawak --Kuching, Miri dan Sibu - serta Pahang, Perak, Negri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan akan berada di bawah MCO bersyarat.

Kendati demikian, para kritikus mengungkapkan kekhawatiran bahwa deklarasi itu adalah langkah awal untuk mempertahankan kekuasaan oleh Muhyiddin yang dapat mengikis kebebasan sipil.

Marina Mahathir, seorang aktivis dan putri Mahathir Mohamad, menulis di Twitter bahwa deklarasi darurat adalah "deklarasi kegagalan".

"Kegagalan menangani pandemi, kegagalan pemerintahan, kegagalan peduli pada masyarakat," tulisnya.

Kritik lain juga disampaikan oleh aktivis lainnya.

"Deklarasi keadaan darurat tampaknya sebagai upaya lain oleh Muhyiddin untuk mempertahankan kekuasaan, memblokir pemilihan dan menghapus pengawasan parlemen, daripada menangani pandemi secara serius," demikian cuitan Josef Benedict dari Civicus, aliansi global organisasi masyarakat sipil dan aktivis.

"Hari yang gelap untuk demokrasi," lanjutnya dalam cuitannya di Twitter.

Pada Senin (11/1) Malaysia mencatat 2.232 kasus baru infeksi virus Corona, sehingga total penghitungan negara itu kini menjadi 138.224 kasus.

Empat orang juga meninggal pada hari tersebut karena infeksi virus Corona, sehingga meningkatkan jumlah kematian COVID-19 di Malaysia menjadi 555 kematian.

Halaman 1 2

Selanjutnya