.webp)
Otoritas Amerika Serikat (AS) berencana menetapkan kelompok pemberontak Houthi yang kini menguasai Yaman sebagai organisasi teroris asing. Menanggapi hal ini, Houthi menyampaikan kecaman keras.
Seperti dilansir Reuters dan AFP, Senin (11/1/2021), langkah ini memicu kekhawatiran para diplomat dan kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan karena bisa mengancam proses perundingan damai dan memperumit upaya memerangi krisis kemanusiaan terbesar di dunia yang kini terjadi di Yaman.
Keputusan untuk memasukkan Houthi, yang didukung Iran, ke dalam daftar hitam ini diumumkan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menjelang pengambilalihan pemerintahan Presiden Donald Trump oleh Presiden terpilih AS, Joe Biden, pada 20 Januari mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Departemen Luar Negeri akan memberitahu Kongres soal niat saya menetapkan Ansar Allah yang terkadang disebut dengan Houthi, sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO)," cetus Pompeo dalam pernyataan pada Minggu (10/1) malam waktu setempat.
Pemerintahan Trump telah menumpuk sanksi terkait Iran dalam beberapa pekan terakhir, yang membuat beberapa sekutu Biden dan analis untuk menyimpulkan bahwa pemerintahan Trump berusaha mempersulit pemerintahan yang akan datang untuk menangani Iran dan bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir internasional.
"Saya juga bermaksud untuk menetapkan tiga pemimpin Ansar Allah, yakni Abdul Malik al-Houthi, Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Houthi, dan Abdullah Yahya al Hakim, sebagai Teroris Global yang Ditetapkan Secara Khusus," imbuh Pompeo.
Ditambahkan Pompeo bahwa AS berencana mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak dari keputusan itu terhadap aktivitas kemanusiaan dan impor ke wilayah Yaman.
Lebih lanjut, Pompeo menegaskan bahwa dengan penetapan ini pada 19 Januari mendatang, Departemen Keuangan AS akan memberikan beberapa lisensi yang akan berlaku untuk sejumlah aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah di Yaman dan untuk transaksi tertentu yang terkait ekspor komoditas penting ke Yaman, seperti makanan dan obat-obatan.
Departemen Keuangan AS memiliki wewenang untuk membuat pengecualian dengan mengeluarkan izin khusus untuk organisasi kemanusiaan yang mengirimkan makanan dan pasokan medis ke negara-negara yang dikenai sanksi berat, seperti Iran dan Venezuela.
Houthi saat ini menjadi otoritas de-facto di Yaman bagian utara dan badan-badan kemanusiaan harus berkoordinasi dengan mereka untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Para pekerja dan pasokan kemanusiaan masuk ke Yaman melalui Bandara Sanaa dan pelabuhan Hodeidah yang dikuasai Houthi.
Dalam tanggapannya, Houthi mengecam keras langkah AS dan menegaskan pihaknya berhak memberikan respons.
"Kebijakan ini menunjukkan krisis dalam berpikir dan harus dikecam, dan kami memiliki hak untuk merespons," tegas komandan politik Houthi, Mohamed Ali al-Houthi, dalam pernyataannya via Twitter.
"Rakyat Yaman tidak peduli dengan sebutan apapun dari pemerintahan Trump karena menjadi mitra dalam membunuh warga Yaman dan membuat mereka kelaparan," tegasnya.
