.webp)
Kekhawatiran atas kondisi mental Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tidak stabil telah menarik perhatian pada wewenangnya untuk melancarkan serangan nuklir.
Hal ini mengemuka setelah Ketua DPR AS, Nancy Pelosi menghubungi jenderal tertinggi Pentagon, Mark Milley, untuk memahami bagaimana mencegah "presiden yang tidak stabil" itu menggunakan kode peluncuran rahasia untuk memerintahkan serangan nuklir.
Hal ini dibahas Pelosi usai serbuan massa pendukung Trump ke gedung Capitol AS yang menewaskan lima orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelosi mengatakan bahwa dia telah mendapat jaminan dari Jenderal Angkatan Darat Mark Milley selaku ketua Kepala Staf Gabungan, bahwa ada pengamanan jika Trump mencoba meluncurkan senjata nuklir. Namun, benarkah militer AS bisa mencegah Trump mengakses kode nuklir yang dipegangnya?
Seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/1/2021), konstitusi AS memberi presiden kekuatan satu-satunya untuk meluncurkan senjata nuklir.
Kongres tidak boleh ikut campur, dan para pemimpin Pentagon, para jenderal dan pemimpin sipil terikat untuk menyampaikan perintahnya, baik mereka setuju atau tidak.
Ke mana pun presiden bepergian, dia ditemani oleh seorang ajudan yang membawa "sepak bola nuklir", tas hitam berisi instruksi, rencana serangan, dan kode untuk memulai serangan nuklir yang hanya dapat digunakan oleh presiden.
Mengingat kebutuhan untuk mempertimbangkan pembenaran serangan nuklir, peralatan apa yang akan digunakan dan target apa yang dipilih, keputusan seperti itu biasanya dilakukan dengan berkonsultasi dengan para panglima pertahanan.
Tapi begitu presiden memutuskan - apakah setelah banyak pertimbangan atau karena marah - "baik militer maupun Kongres tidak dapat menolak perintah ini". Demikian menurut laporan Desember 2020 tentang komando dan kendali nuklir dari Badan Riset Kongres.
Satu-satunya batasan pada pemimpin AS dalam kasus ini adalah legalitas serangan. Hukum perang akan mengizinkan seorang pejabat militer untuk menolak menjalankan perintah untuk melakukan sesuatu yang ilegal.
Jika presiden memutuskan untuk memerintahkan serangan nuklir, dia biasanya akan berkonsultasi dengan para panglima militer untuk mengetahui pilihannya.
Dalam tas hitam "sepak bola nuklir" itu, presiden akan menemukan opsi untuk peralatan penyerangan dan komunikasi untuk memerintahkannya secara resmi.
Tonton video 'Trump Tak Akan Hadiri Pelantikan Joe Biden Sebagai Presiden AS':
Dia akan menggunakan kartu kode unik untuk dirinya sendiri, yang disebut "biskuit", untuk menyatakan identitasnya sebagai panglima tertinggi yang diberi wewenang untuk memerintahkan peluncuran senjata nuklir.
Perintah peluncuran kemudian akan dikirim ke Komando Strategis AS, di mana seorang perwira akan mengkonfirmasi itu berasal dari presiden dan eksekusi akan dilakukan.
Bisa jadi hanya dua menit dari perintah hingga peluncuran rudal-rudal nuklir berbasis darat, atau 15 menit dari kapal selam.
"Orang-orang dalam rantai komando mungkin secara teknis menolak untuk mematuhi perintah, tetapi perintah yang diverifikasi dianggap legal," kata Derek Johnson dari organisasi anti-nuklir Global Zero.
"Tekanan untuk mematuhi akan sangat besar," imbuhnya.
Dalam semua ini, tidak ada pengecualian dalam sistem komando dan kendali nuklir untuk skenario di mana presiden dipandang tidak stabil secara mental dan mengabaikan nasihat para jenderalnya.
Dalam kasus itu, satu-satunya pilihan - yang diminta Pelosi dalam kasus Trump - adalah meminta digunakannya amandemen ke-25 Konstitusi AS untuk mencopot presiden dari jabatannya.
