.webp)
Kabinet Iran mengalokasikan $ 150.000 atau setara dengan Rp 2,1 miliar untuk keluarga masing-masing dari 176 korban pesawat Ukraina. Pesawat itu menjadi korban salah tembak dan jatuh di wilayah udara Iran pada bulan Januari.
Dilansir Reuters, Kamis (31/12/2020) dengan menggambarkan penanganan Iran atas situasi sebagai "tidak dapat diterima", Ukraina mengatakan jumlah kompensasi harus dinegosiasikan. Ukraina juga meminta mereka yang bertanggung jawab untuk dibawa ke pengadilan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut laporan kantor berita IRNA, sebuah pernyataan pemerintah Iran mengatakan: "Kabinet menyetujui pemberian $ 150.000 atau setara dalam euro secepat mungkin kepada keluarga dan korban selamat dari setiap korban kecelakaan pesawat Ukraina."
Pengawal Revolusi Iran mengatakan mereka secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat Ukraine International Airlines tak lama setelah lepas landas. Mereka salah mengira itu sebagai rudal ketika ketegangan dengan Amerika Serikat tinggi.
Kementerian luar negeri Ukraina mengatakan kompensasi harus ditetapkan melalui pembicaraan, dengan mempertimbangkan praktik internasional, setelah menetapkan penyebab tragedi tersebut dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan.
"Pihak Ukraina mengharapkan dari Iran sebuah draf laporan teknis tentang keadaan pesawat yang ditembak jatuh," kata juru bicara kementerian Oleh Nikolenko.
"Situasi ini sangat tidak dapat diterima, karena kita berbicara tentang nasib orang yang tidak bersalah," ungkap Nikolenko.
Sementara itu, Juru bicara kementerian luar negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan dakwaan akan dikeluarkan dalam waktu kurang dari sebulan terhadap "mereka yang kelalaiannya menyebabkan kecelakaan itu", kantor berita semi-resmi Fars melaporkan. Para pejabat Iran mengatakan kasus itu ditangani oleh pengadilan militer.
Dalam laporan awal pada bulan Juli, Organisasi Penerbangan Sipil Iran menyalahkan sistem radar yang tidak selaras dan kurangnya komunikasi antara operator pertahanan udara dan komandannya atas jatuhnya pesawat tersebut.
Di bawah aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Iran mempertahankan kendali keseluruhan atas penyelidikan udara sementara Amerika Serikat dan Ukraina diakreditasi sebagai negara tempat jet itu masing-masing dibangun dan dioperasikan.
Seorang juru bicara Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) AS mengkonfirmasi melalui email bahwa mereka telah menerima draf laporan dari Iran.
