.webp)
Indonesia disebut mundur dari proyek jet tempur Korea Selatan yang ambisius. Kesepakatan dengan Korea Selatan tak terlaksana karena sikap Indonesia.
Dilansir dari Korean JoongAng Daily, Selasa (29/12/2020) proyek untuk mengembangkan Korea Fighter eXperimental (KF-X), jet tempur generasi berikutnya yang dibangun di dalam negeri pertama di Seoul, telah menelan biaya triliunan won. Proyek itu disebut proyek militer termahal dalam sejarah Korsel.
Total biaya pengembangan diperkirakan sekitar 8,5 triliun won ($ 7,8 miliar), di mana 1,6 triliun won, atau 20 persen, harus dibayar oleh Indonesia berdasarkan kontrak kemitraan bersama kedua negara yang ditandatangani pada tahun 2016.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dipimpin oleh satu-satunya produsen pesawat militer Korea, Korea Aerospace Industries (KAI), proyek ini bertujuan untuk memproduksi 125 jet untuk Korea dan 51 jet untuk Indonesia pada tahun 2026. Saat ini sebuah prototipe sedang dalam perakitan, sementara penerbangan perdana untuk pesawat tersebut dijadwalkan pada tahun 2022.
Namun lambannya proyek tersebut disebut telah menimbulkan ketidaksenangan pihak Indonesia, di mana permintaan untuk pesawat generasi terbaru telah tumbuh di tengah tantangan agresif China atas klaimnya di wilayah Laut China Selatan.
Dengan COVID-19 yang semakin menghambat proyek dan memperketat pengeluaran, Indonesia telah mengisyaratkan ketidakpuasannya dengan menahan diri dari komitmen keuangan lebih lanjut.
Menurut Perwakilan Shin Won-shik dari Partai Kekuatan Rakyat yang beroposisi, Indonesia hanya membayar 227,2 miliar won dari 831,6 miliar won yang dijanjikan untuk tahun ini. Pembayaran yang dilakukan oleh Indonesia selama ini hanya mencakup sekitar 13 persen dari komitmennya.
Selain pembayaran yang dipotong, Indonesia tidak mengirimkan kembali 114 spesialis teknis dari perusahaan dirgantara PT Dirgantara Indonesia, yang dipulangkan pada Maret karena wabah virus Corona di Korea Selatan.
Untuk mendorong partisipasi Indonesia, negosiator dari badan pengadaan senjata Seoul, Defence Acquisition Program Administration (DAPA), mengunjungi Indonesia pada bulan September.
Menurut salah satu sumber pemerintah Korea, pejabat Indonesia meminta negosiasi ulang kesepakatan awal KF-X, meminta lebih banyak transfer teknologi sebagai imbalan atas komitmennya, serta pengurangan bebannya dari 20 menjadi 15 persen.
Namun, tidak ada kesepakatan yang dicapai, dan negosiasi tetap berlangsung, kata pejabat itu.
Penundaan itu bisa membuat Korea kehilangan mitranya. Indonesia dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk membeli 48 jet Rafale sebagai bagian dari kesepakatan kerja sama pertahanan komprehensif dengan Prancis.
Tawaran yang dikeluarkan oleh Prancis, yang menurut salah satu sumber industri pertahanan Korea termasuk transfer teknologi jet tempur yang jauh lebih besar, telah memikat Indonesia, dan menurut publikasi Prancis La Tribune, kedua negara hampir mencapai kesepakatan.
"KF-X adalah jet tempur yang saat ini hanya ada di cetak biru, tapi Rafale adalah jet yang beroperasi," kata sumber itu.
"Untuk Indonesia, (melengkapi angkatan udaranya dengan jet Prancis) mungkin merupakan kesepakatan yang layak untuk dicapai meskipun itu berarti melepaskan 227,2 miliar won," lanjutnya.
Namun, pemerintah Korea bersikeras bahwa bahkan dengan penarikan penuh Indonesia dari proyek tersebut, proyek KF-X akan tetap berjalan sesuai rencana.
Masalah terbesar terletak pada investasi yang dijanjikan Indonesia dengan uang pembayar pajak Korea Selatan. Hilangnya 51 unit jet yang dijanjikan ke Indonesia juga akan mengurangi kuantitas produksi secara keseluruhan. Dengan demikian meningkatkan biaya per unit, yang berpotensi merugikan prospek ekspor jet tersebut.
Pejabat pemerintah di Seoul disebut berhati-hati dalam menarik kesimpulan tentang niat Indonesia. Ketika ditanya apakah Indonesia tampaknya siap untuk mundur dari kesepakatan KF-X selama dengar pendapat parlemen pada bulan Oktober, Menteri DAPA Wang Jung-hong mengatakan Indonesia tidak akan "membeli apapun dan menunggu sampai KF-X selesai. berkembang sepenuhnya."
Agensi tersebut juga mengatakan bahwa laporan pers saat ini tidak mencerminkan posisi resmi Indonesia tentang masalah tersebut, dan bahwa kesepakatan militer apa pun yang dikejar.
Pihak Kemenhan RI yang ditanya soal kabar ini belum bersedia memberikan komentar.
