Parlemen Hungaria Setujui Undang-Undang Anti LGBT

Parlemen Hungaria Setujui Undang-Undang Anti LGBT

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Rabu, 16 Des 2020 10:30 WIB
ilustrasi LGBT, LGBT, Gay, sex, lesbian, transgender (Andhika-detikcom)
Foto: ilustrasi LGBT (Andhika-detikcom)
Budapest -

Para anggota parlemen Hungaria menyetujui paket aturan yang menargetkan komunitas LGBTQ. Aturan ini merupakan senjata terbaru pemerintah dalam mempertahankan nilai-nilai "tradisional".

Dilansir AFP, Rabu (16/12/2020) UU yang disahkan oleh banyak anggota parlemen yang setia kepada pemerintah Perdana Menteri Viktor Orban--yang nasionalis dan secara budaya konservatif--secara efektif melarang pasangan sesama jenis untuk mengadopsi anak. Caranya yakni dengan membatasi adopsi kepada pasangan yang sudah menikah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengecualian larangan harus disetujui oleh menteri urusan keluarga.

ADVERTISEMENT

Pemerintah telah meningkatkan retorika anti-LGBTQ dalam beberapa bulan terakhir. Pada Oktober lalu, Orban menyatakan kaum homoseksual harus "meninggalkan anak-anak kita sendiri" ketika membahas perselisihan mengenai buku anak-anak yang berisi karakter gay.

Pada Selasa (15/12) anggota parlemen juga menyetujui perubahan konstitusi yang berbunyi: "Ibu adalah perempuan, ayah adalah laki-laki".

Pemerintah menjelaskan perubahan tersebut dengan mengatakan "proses ideologis baru di Barat" membuatnya perlu untuk "melindungi anak dari kemungkinan campur tangan ideologis atau biologis".

Amandemen yang sama mendefinisikan jenis kelamin anak-anak sebagaimana yang ditugaskan kepada mereka saat lahir dan "memastikan pengasuhan anak-anak sesuai dengan... budaya Kristen (Hungaria)".

Sebelumnya pada bulan Mei, larangan mengubah jenis kelamin seseorang secara hukum mulai berlaku, dengan kelompok-kelompok hak asasi memperingatkan bahwa hal ini akan membuat transgender Hungaria mengalami diskriminasi.

Pada tahun 2018, keputusan pemerintah secara efektif melarang universitas untuk mengajar mata kuliah tentang studi gender.

David Vig, direktur Amnesti Internasional Hungaria mengatakan bahwa "undang-undang baru yang diskriminatif, homofobik, dan transfobik ini hanyalah serangan terbaru terhadap orang-orang LGBTQ oleh otoritas Hungaria".

"Ini adalah hari kelam bagi komunitas LGBTQ Hungaria dan hari kelam bagi hak asasi manusia," kata Vig.

Konstitusi yang diadopsi setelah Orban berkuasa telah mendefinisikan pernikahan secara eksklusif antara pria dan wanita.

Seorang tokoh kunci dalam penyusunan dokumen itu, Jozsef Szajer, mengundurkan diri sebagai anggota parlemen bulan lalu setelah ditangkap saat apa yang disebut polisi Belgia sebagai pesta seks. Pesta seks itu ilegal karena melanggar aturan pembatasan Corona.

Terlepas dari pernyataan singkat yang mengutuk tindakan Szajer, pemerintah dan pers pro-Orban sebagian besar mengabaikan skandal yang memalukan itu dan terus mendukung pesan konservatif budaya mereka.

Pada hari Senin (14/12), Menteri Keluarga Katalin Novak memicu protes dengan pesan video di halaman Facebook-nya di mana dia mengatakan wanita tidak boleh selalu mencoba bersaing dengan pria secara profesional.

Halaman 2 dari 2
(rdp/ita)



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads