.webp)
Bangladesh mulai mengirim ratusan pengungsi Rohingya ke pulau kontroversial, Bhashan Char. PBB dan kelompok hak asasi manusia menilai pulau dataran rendah itu berbahaya karena rentan terhadap topan dan banjir.
Dilansir AFP, Kamis (3/12/2020) hampir satu juta orang Rohingya - yang sebagian besar melarikan diri dari serangan militer di negara tetangga Myanmar pada tahun 2017 - tinggal di kamp-kamp kumuh di tenggara Bangladesh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Banyak dari mereka yang menolak untuk kembali tanpa jaminan keamanan dan hak-hak mereka. Dengan geng-geng narkoba yang kejam dan ekstremis yang aktif di lokasi, pemerintah Bangladesh semakin tidak sabar untuk membersihkan kamp itu.
Pada hari Kamis (3/12), setidaknya 10 bus meninggalkan kamp di wilayah Cox's Bazar, menuju kota pelabuhan Chittagong.
"Sepuluh bus yang membawa sekitar 400 orang telah berangkat ke pulau itu," kata kepala polisi setempat, Ahmed Sunjur Morshed kepada AFP.
Dari Chittagong, para pengungsi akan dibawa dengan kapal militer ke pulau Bhashan Char pada hari Jumat (4/12).
Sebelumnya para pejabat mengatakan kepada AFP bahwa mereka berencana untuk memindahkan sekitar 2.500 orang ke pulau lumpur dataran rendah itu pada tahap pertama.
"Puluhan bus lain menunggu di kamp-kamp di wilayah Cox's Bazar," kata seorang wartawan AFP di tempat kejadian.
Tetapi tidak jelas apakah lebih banyak orang akan naik bus, dengan kelompok hak asasi menuduh bahwa beberapa pengungsi telah dipaksa menjadi sukarelawan untuk dipindahkan.
Bhashan Char adalah salah satu dari beberapa jalur berlumpur yang muncul di daerah tersebut dalam beberapa dekade terakhir.
Angkatan Laut Bangladesh telah membangun tempat berlindung di sana untuk setidaknya 100.000 pengungsi Rohingya serta tanggul setinggi tiga meter untuk mencegah banjir.
Penduduk setempat mengatakan air pasang membanjiri pulau itu beberapa tahun yang lalu. Topan juga pernah melanda pulau itu. Namun, yang sering terjadi di wilayah tersebut adalah gelombang badai setinggi empat atau lima meter.
Kantor PBB di Bangladesh mengeluarkan pernyataan singkat yang mengatakan pihaknya "tidak terlibat" dalam proses relokasi dan hanya diberi "informasi terbatas".
Dikatakan, PBB tidak diizinkan untuk secara independen menilai "keamanan, kelayakan, dan kelangsungan" pulau itu sebagai tempat tinggal.
