.webp)
Militer Australia akan memecat 13 tentaranya usai laporan mengejutkan soal tindakan melanggar hukum di Afghanistan, yang oleh para jaksa diyakini mengarah pada kejahatan perang. Laporan itu menyebut pasukan elite Australia membunuh puluhan warga sipil dan tahanan di Afghanistan.
Seperti dilansir AFP dan Reuters, Jumat (27/11/2020), Komandan Angkatan Darat Australia, Letnan Jenderal Rick Burr, menyatakan bahwa 13 personel militer itu telah mendapatkan 'pemberitahuan tindakan administratif', yang akan memberhentikan mereka dari tugas dalam dua pekan kecuali mereka mengajukan banding.
Pekan lalu, laporan penyelidikan independen mengungkapkan bahwa pasukan khusus elite Australia melakukan 'pembunuhan melanggar hukum' terhadap 39 warga sipil dan tahanan di Afghanistan. Laporan itu menyebut ada bukti bahwa puluhan pembunuhan di luar hukum dilakukan oleh 25 personel Pasukan Khusus Australia, sebagian besar dari Resimen Dinas Khusus Udara (SAS) dalam 23 insiden. Pembunuhan dilakukan antara tahun 2005-2016.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Disebutkan juga dalam laporan itu bahwa 19 tentara Australia di antaranya akan ditindak secara hukum dan telah dirujuk kepada Kepolisian Federal Australia. Identitas belasan tentara itu tidak disebut lebih lanjut dalam laporan, hanya disebut bahwa beberapa tentara di antaranya yang masih aktif hingga sekarang.
Laporan itu juga merekomendasikan agar uang kompensasi dibayarkan kepada keluarga korban dan agar militer Australia melakukan banyak reformasi.
Terlepas dari 19 tentara yang akan dijerat dakwaan pidana terkait pembunuhan di Afghanistan, militer Australia juga menjatuhkan sanksi terhadap 13 tentara lainnya. Identitas 13 tentara yang terancam dipecat itu tidak disebutkan lebih lanjut.
"Saat ini, 13 individu telah mendapat pemberitahuan tindakan administratif sehubungan penyelidikan Afghanistan," tutur Burr kepada wartawan di Canberra.
Tentara yang mendapat pemberitahuan itu memiliki waktu dua pekan untuk merespons, sebelum mereka benar-benar diberhentikan.
Lebih lanjut, Burr mengatakan bahwa proses hukum juga harus dihormati karena militer berupaya membawa pihak-pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan.
"Kita semua berkomitmen untuk belajar dari penyelidikan dan bangkit dari ini dengan pasukan lebih kuat, lebih handal dan efektif," tegas Burr. "Setiap masalah dan kondisi yang melingkungi setiap individu akan dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus," imbuhnya.
Saat laporan independen itu dirilis, Kepala Angkatan Bersenjata Australia, Jenderal Angus Campbell, telah menyampaikan permintaan maaf kepada Afghanistan.
"Kepada rakyat Afghanistan, atas nama Angkatan Bersenjata Australia, saya dengan tulus dan terus terang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan tentara Australia," tutur Jenderal Campbell, pekan lalu.
