.webp)
Seorang menteri Pakistan menghapus komentarnya via Twitter yang menyamakan perlakuan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, terhadap Muslim seperti perlakuan Nazi terhadap warga Yahudi pada era Perang Dunia II silam. Komentar itu dihapus setelah otoritas Prancis menyebutnya 'tidak bisa diterima'.
Seperti dilansir Reuters, Senin (23/11/2020), cuitan Menteri HAM Pakistan, Shireen Mazari, dihapus dari Twitter pada Minggu (22/11) waktu setempat, setelah Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, menuntut otoritas Pakistan untuk mencabut komentar tersebut.
Mazari diketahui memposting komentar kontroversial itu setelah terjadi bentrokan antara Pakistan dan Prancis terkait publikasi karikatur Nabi Muhammad oleh sebuah majalah satire Prancis. Karikatur itu memicu kemarahan dan aksi protes secara luas di negara mayoritas Muslim lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Macron melakukan kepada Muslim, apa yang dilakukan Nazi terhadap orang Yahudi -- anak-anak Muslim akan mendapat nomor ID (anak-anak lain tidak) sama seperti orang Yahudi dipaksa memakai bintang kuning di pakaian mereka untuk identifikasi," tulis Mazari dalam cuitannya, sembari menyertakan tautan sebuah artikel berita online.
Artikel berita online itu sendiri telah direvisi pada Minggu (22/11) waktu setempat untuk menjelaskan fakta bahwa gagasan itu, jika diterapkan, maka akan diterapkan terhadap semua anak di Prancis dan bukan hanya anak-anak Muslim.
Dalam cuitan lanjutan pada Minggu (22/11) waktu setempat, Mazari awalnya mempertegas klaimnya usai Kementerian Luar Negeri Prancis menyampaikan kecaman terhadap cuitannya pada Sabtu (21/11) tengah malam.
Namun kemudian Mazari mengumumkan bahwa menyatakan dirinya mencabut cuitan yang menyamakan Macron dengan Nazi. "Artikel yang saya kutip telah dikoreksi oleh publikasi yang relevan, saya juga menghapus tweet saya untuk hal yang sama," sebutnya.
Mazari menuturkan dirinya telah diberitahu soal koreksi pada artikel yang dikutipnya oleh Duta Besar Prancis untuk Pakistan.
Dalam komentarnya, Menlu Prancis, Le Drian, menuturkan kepada RTL Radio bahwa komentar Mazari tidak bisa diterima dan harus dihapus dari Twitter, namun dia juga menyatakan dirinya berhati-hati karena beberapa media telah dimanfaatkan dan telah mengklarifikasi artikel mereka.
Pada akhir Oktober, parlemen Pakistan meloloskan resolusi yang mendorong pemerintah untuk memulangkan Duta Besar dari Prancis, menuduh Macron 'menyebar kebencian' terhadap Muslim.
Diketahui bahwa pernyataan Macron saat memberikan penghormatan kepada seorang guru Prancis yang dipenggal karena menunjukkan karikatur Nabi Muhammad dalam kelasnya beberapa waktu lalu, telah memicu kemarahan. Dalam komentarnya saat itu, Macron menegaskan prinsip sekularisme Prancis dan tradisi satire yang telah ada sejak lama di negara tersebut. "Kami tidak akan menyerahkan kartun," ucapnya saat itu.
Di Prancis, seperti dilansir BBC, sekularisme negara atau laicite menduduki posisi sentral dalam identitas nasional negara tersebut. Kebebasan berekspresi di sekolah dan tempat-tempat umum adalah bagian dari nilai tersebut, dan mengekangnya agar supaya menjaga perasaan agama tertentu dianggap sebagai tindakan merongrong persatuan nasional.
