.webp)
Seorang hakim Mahkamah Agung AS menolak permintaan oleh Partai Republik Pennsylvania untuk segera menghentikan penghitungan suara di negara bagian itu. Namun hakim agung AS itu meminta surat suara yang datang terlambat untuk dipisahkan, dari surat suara lainnya.
Dilansir AFP, Sabtu (7/11/2020), Hakim Agung Samuel Alito memerintahkan otoritas negara bagian Pennsylvania untuk terus memisahkan surat suara via pos yang datang terlambat. Putusan ini menegaskan kebijakan yang diterapkan para pejabat tinggi pemilu negara bagian Pennsylvania.
Petisi terakhir untuk perintah darurat -- yang diajukan saat capres Partai Demokrat, Joe Biden, memperkuat kepemimpinannya dan siap untuk mengalahkan Presiden Donald Trump -- diajukan dengan menargetkan ribuan surat suara via pos.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagian besar surat suara via pos itu diyakini mendukung Biden, dan Partai Republik meminta surat-surat suaraa itu didiskualifikasi berdasarkan hukum negara bagian Pennsylvania.
Sebagai langkah pertama, partai tersebut menginginkan pengadilan tinggi untuk memerintahkan agar surat suara yang tiba setelah pukul 20:00 pada malam pemilihan 3 November untuk dipisahkan dari yang lain dan mencegah agar tidak ikut dihitung.
Mereka khawatir jika dicampur dengan surat suara lain, itu akan membuat upaya untuk mendiskualifikasi tidak mungkin dilakukan.
"Mengingat hasil pemilihan umum 3 November 2020, pemungutan suara di Pennsylvania mungkin akan menentukan presiden Amerika Serikat berikutnya," kata Partai Republik.
"Tidak jelas apakah semua 67 badan pemilu distrik memisahkan surat suara yang datang terlambat," bunyi petisi itu.
Simak video 'Ratusan Pengunjuk Rasa di Pennsylvania Turun ke Jalan':
Partai Republik selama berbulan-bulan telah memperjuangkan keputusan negara untuk menerima surat suara dengan cap pos pada 3 November dan tiba pada hari Jumat. Sebelumnya batas waktu penerimaan adalah Hari Pemilu itu sendiri.
Mahkamah Agung negara bagian memutuskan keputusan itu sah dan kemudian mengajukan banding dalam sistem federal.
Pada tanggal 19 Oktober, Mahkamah Agung AS, yang memiliki kursi kosong, membiarkan keputusan pengadilan negara bagian dalam 4-4 keputusan terpisah di sepanjang garis konservatif-liberal.
