Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak mengupayakan dukungan tak terduga agar Anwar Ibrahim menjadi PM Malaysia. Padahal partai UMNO yang menaungi Razak adalah koalisi pemerintah.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (27/10/2020), informasi soal dukungan Najib untuk Anwar ini diungkapkan sejumlah sumber yang memahami situasi politik terkini di Malaysia. Sejumlah media-media lokal Malaysia juga melaporkan hal yang sama.
Anwar diketahui menjadi tokoh kunci, bersama Mahathir Mohamad, dalam koalisi yang mengalahkan Najib dan pemerintahannya saat pemilu bersejarah tahun 2018 lalu. Sejak saat itu, Najib disidang atas serentetan kasus korupsi dan bahkan telah divonis 12 tahun penjara. Dia bebas setelah membayar jaminan dan mengajukan banding atas vonisnya.
Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang menaungi Najib diketahui bergabung dengan koalisi pemerintahan Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin PM Muhyiddin Yassin dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM). Najib pun kini menjadi anggota parlemen dari koalisi yang berkuasa.
Dituturkan tiga sumber yang memahami isu ini seperti dikutip Reuters, bahwa dalam rapat koalisi Barisan Nasional (BN) -- koalisi lama UMNO -- pada Senin (26/10) waktu setempat, Najib saat menanggapi laporan soal dukungannya untuk Anwar, awalnya menyarankan agar UMNO mendorong ditetapkannya tanggal pemilu baru begitu pandemi virus Corona (COVID-19) terkendali.
Jika itu ditolak oleh koalisi yang berkuasa, maka UMNO harus membuka diri untuk bekerja sama dengan Partai Keadilan Rakyat yang dipimpin Anwar dengan syarat tertentu. Disebutkan oleh ketiga sumber itu bahwa Najib dalam rapat tersebut meminta para anggota parlemen yang juga anggota koalisi BN untuk mendukung Anwar.
Menurut ketiga sumber tersebut, banyak sekutu koalisi BN yang menolak gagasan Najib itu. UMNO sendiri dalam pernyataan terpisah melalui ketuanya, Ahmad Zahid Hamidi, menegaskan partainya akan terus mendukung pemerintahan PM Muhyiddin.
Dukungan Najib untuk Anwar bisa memperdalam gejolak politik bagi PM Muhyiddin, yang baru-baru ini menghadapi seruan mundur setelah permintaan penetapan keadaan darurat yang diajukannya ditolak oleh Raja Malaysia, Al-Sultan Abdullah.
Para pengkritik menuduh PM Muhyiddin sengaja memanfaatkan situasi untuk menangguhkan parlemen dan menghindari ujian terhadap dominasinya yang tipis atas parlemen Malaysia. Diketahui PM Muhyiddin hanya unggul dua kursi dalam parlemen, jika ada pergeseran posisi koalisi maka dia bisa kehilangan dominasi.
Anwar belum memberikan komentar atas laporan ini. Beberapa waktu lalu, dia mengklaim memiliki dukungan mayoritas di parlemen untuk membentuk pemerintahan baru dan menggantikan PM Muhyiddin.
