.webp)
Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak mengupayakan dukungan tak terduga agar Anwar Ibrahim menjadi PM Malaysia. Padahal partai UMNO yang menaungi Razak adalah koalisi pemerintah.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (27/10/2020), informasi soal dukungan Najib untuk Anwar ini diungkapkan sejumlah sumber yang memahami situasi politik terkini di Malaysia. Sejumlah media-media lokal Malaysia juga melaporkan hal yang sama.
Anwar diketahui menjadi tokoh kunci, bersama Mahathir Mohamad, dalam koalisi yang mengalahkan Najib dan pemerintahannya saat pemilu bersejarah tahun 2018 lalu. Sejak saat itu, Najib disidang atas serentetan kasus korupsi dan bahkan telah divonis 12 tahun penjara. Dia bebas setelah membayar jaminan dan mengajukan banding atas vonisnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang menaungi Najib diketahui bergabung dengan koalisi pemerintahan Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin PM Muhyiddin Yassin dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM). Najib pun kini menjadi anggota parlemen dari koalisi yang berkuasa.
Dituturkan tiga sumber yang memahami isu ini seperti dikutip Reuters, bahwa dalam rapat koalisi Barisan Nasional (BN) -- koalisi lama UMNO -- pada Senin (26/10) waktu setempat, Najib saat menanggapi laporan soal dukungannya untuk Anwar, awalnya menyarankan agar UMNO mendorong ditetapkannya tanggal pemilu baru begitu pandemi virus Corona (COVID-19) terkendali.
Jika itu ditolak oleh koalisi yang berkuasa, maka UMNO harus membuka diri untuk bekerja sama dengan Partai Keadilan Rakyat yang dipimpin Anwar dengan syarat tertentu. Disebutkan oleh ketiga sumber itu bahwa Najib dalam rapat tersebut meminta para anggota parlemen yang juga anggota koalisi BN untuk mendukung Anwar.
Menurut ketiga sumber tersebut, banyak sekutu koalisi BN yang menolak gagasan Najib itu. UMNO sendiri dalam pernyataan terpisah melalui ketuanya, Ahmad Zahid Hamidi, menegaskan partainya akan terus mendukung pemerintahan PM Muhyiddin.
Dukungan Najib untuk Anwar bisa memperdalam gejolak politik bagi PM Muhyiddin, yang baru-baru ini menghadapi seruan mundur setelah permintaan penetapan keadaan darurat yang diajukannya ditolak oleh Raja Malaysia, Al-Sultan Abdullah.
Para pengkritik menuduh PM Muhyiddin sengaja memanfaatkan situasi untuk menangguhkan parlemen dan menghindari ujian terhadap dominasinya yang tipis atas parlemen Malaysia. Diketahui PM Muhyiddin hanya unggul dua kursi dalam parlemen, jika ada pergeseran posisi koalisi maka dia bisa kehilangan dominasi.
Anwar belum memberikan komentar atas laporan ini. Beberapa waktu lalu, dia mengklaim memiliki dukungan mayoritas di parlemen untuk membentuk pemerintahan baru dan menggantikan PM Muhyiddin.
Diakui Najib Razak
Razak mengakui dukungannya itu. Seperti dilansir media lokal Malaysia, Free Malaysia Today dan Malay Mail, Selasa (27/10/2020), dijelaskan oleh Najib bahwa dirinya memang menyarankan para pemimpin dan petinggi UMNO untuk mempertimbangkan bekerja sama dengan Anwar dan Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang dipimpinnya, jika UMNO merasa tidak puas dengan koalisi pemerintahan Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin PM Muhyiddin Yassin.
Namun, sebut Najib, saran bekerja sama dengan Anwar tersebut hanyalah usulan alternatif jika usulan pertama yang diajukannya, yakni pemilu segera, ditolak oleh koalisi pemerintahan PM Muhyiddin. Usulan itu dibahas dalam rapat koalisi Barisan Nasional (BN) -- koalisi lama UMNO.
"Usulan kedua saya adalah, jika yang pertama ditolak oleh Perikatan Nasional, maka UMNO harus membuka diri untuk bernegosiasi dengan partai politik lainnya termasuk partainya Anwar, jika UMNO masih merasa kurang puas dengan perlakuan di pemerintahan setelah apa yang terjadi di Sabah," tutur Najib dalam penjelasannya.
"Namun saran saya untuk bekerja sama dengan Anwar memiliki syarat, yakni tidak melibatkan DAP (Partai Tindakan Demokratik). Ini sudah ditekankan beberapa kali selama pertemuan," tegasnya. DAP merupakan salah satu anggota koalisi Pakatan Harapan (PH) yang kini dipimpin Anwar.
