.webp)
Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak, mengakui dirinya sempat menyarankan petinggi Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) untuk bekerja sama dengan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim. Namun Najib menegaskan ada syarat khusus yang harus dipenuhi jika UMNO mendukung Anwar.
Seperti dilansir media lokal Malaysia, Free Malaysia Today dan Malay Mail, Selasa (27/10/2020), Najib menanggapi laporan media yang menyebut dirinya mendukung pencalonan Anwar menjadi PM Malaysia selanjutnya. Disebutkan Najib bahwa laporan tersebut 'tidak begitu akurat'.
Dijelaskan oleh Najib bahwa dirinya memang menyarankan para pemimpin dan petinggi UMNO untuk mempertimbangkan bekerja sama dengan Anwar dan Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang dipimpinnya, jika UMNO merasa tidak puas dengan koalisi pemerintahan Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin PM Muhyiddin Yassin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, sebut Najib, saran bekerja sama dengan Anwar tersebut hanyalah usulan alternatif jika usulan pertama yang diajukannya, yakni pemilu segera, ditolak oleh koalisi pemerintahan PM Muhyiddin. Usulan itu dibahas dalam rapat koalisi Barisan Nasional (BN) -- koalisi lama UMNO.
"Usulan kedua saya adalah, jika yang pertama ditolak oleh Perikatan Nasional, maka UMNO harus membuka diri untuk bernegosiasi dengan partai politik lainnya termasuk partainya Anwar, jika UMNO masih merasa kurang puas dengan perlakuan di pemerintahan setelah apa yang terjadi di Sabah," tutur Najib dalam penjelasannya.
"Namun saran saya untuk bekerja sama dengan Anwar memiliki syarat, yakni tidak melibatkan DAP (Partai Tindakan Demokratik). Ini sudah ditekankan beberapa kali selama pertemuan," tegasnya. DAP merupakan salah satu anggota koalisi Pakatan Harapan (PH) yang kini dipimpin Anwar.
Najib menegaskan bahwa tidak melibatkan DAP menjadi salah satu syarat jika UMNO memutuskan akan bekerja sama dengan Anwar dan partainya, PKR. Syarat lainnya adalah dibukanya jalan bagi UMNO untuk mengambil peran penting dalam sektor keuangan dan perekonomian negara.
Para politikus UMNO diketahui merasa kecewa dengan posisi mereka dalam pemerintahan PM Muhyiddin, padahal diketahui bahwa UMNO memiliki kursi terbanyak dalam parlemen jika dibandingkan anggota koalisi PN lainnya.
Najib menyebut Partai Pribumi Bersatu (PPBM) yang dipimpin PM Muhyiddin saat ini 'memonopoli' sejumlah jabatan tinggi dalam pemerintahan, termasuk Perdana Menteri, Kementerian Perekonomian, dan Dewan Aksi Ekonomi yang sama sekali tidak memiliki perwakilan dari UMNO dan partai lainnya.
Ketidaksenangan UMNO dengan posisi dalam pemerintahan memicu spekulasi soal rencana menarik dukungan dari koalisi PM Muhyiddin.
