.webp)
Otoritas Sudan mengonfirmasi negaranya akan menormalisasi hubungan dengan Israel. Palestina pun menolak dan melontarkan kecaman.
Rencana normalisasi hubungan antara Sudan dan Israel ini masih dimediasi oleh Amerika Serikat (AS).
Seperti dilansir AFP, Sabtu (24/10/2020), rencana normalisasi ini diumumkan setelah dilakukan pembicaraan antara Perdana Menteri (PM) Sudan, Abdalla Hamdok, dengan Presiden AS Donald Trump dan PM Israel, Benjamin Netanyahu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudan dan Israel setuju untuk menormalisasi hubungan mereka, untuk mengakhiri agresi di antara mereka," demikian dilaporkan televisi nasional Sudan, menyampaikan isi pernyataan gabungan antara Sudan, Israel dan AS.
Sudan, yang secara teknis masih beperang dengan Israel selama beberapa dekade ini, akan menjadi negara Arab kelima yang menyepakati perdamaian dengan Israel. Diketahui bahwa Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain telah terlebih dulu mencapai kesepakatan damai dengan Israel.
Secara terpisah, Trump juga mengumumkan rencana normalisasi hubungan antara Sudan dan Israel itu melalui ajudannya pada Jumat (23/10) waktu setempat. Sudan menjadi negara Teluk Arab ketiga, setelah UEA dan Bahrain, yang dimediasi AS untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
"Sudan dan Israel setuju untuk menormalisasi hubungan -- sebuah langkah maju yang besar untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah dengan satu lagi negara bergabung Abraham Accords," sebut ajudan Trump, Judd Deere, dalam pernyataan via Twitter, merujuk pada pakta perdamaian yang dicetuskan Trump.
Pengumuman rencana normalisasi hubungan ini disampaikan beberapa hari setelah Trump secara resmi mencoret Sudan dari daftar negara sponsor terorisme.
PM Netanyahu menyebut persetujuan Sudan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel ini sebagai 'perubahan luar biasa'.
"Sungguh perubahan yang luar biasa. Hari ini, Khartum mengatakan iya untuk perdamaian dengan Israel, iya untuk pengakuan Israel dan iya untuk normalisasi dengan Israel," sebut PM Netanyahu dalam pernyataan berbahasa Ibrani kepada AFP.
Palestina menolak dan mengecam dengan keras rencana normalisasi hubungan antara Sudan dan Israel itu. Ditegaskan Palestina bahwa tidak ada pihak yang memiliki hak untuk bicara atas nama Palestina.
"Negara Palestina hari ini menyatakan kecaman dan penolakan terhadap kesepakatan untuk menormalisasi hubungan dengan negara pendudukan Israel yang merebut tanah Palestina," demikian pernyataan kantor Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, seperti dilansir AFP, Sabtu (24/10/2020).
"Tidak ada yang memiliki hak untuk berbicara atas nama rakyat Palestina dan perjuangan Palestina," tegas pernyataan itu.
Hamas, yang menguasai Gaza, juga memberikan komentarnya. Ditegaskan Hamas bahwa kesepakatan Sudan dan Israel itu merupakan 'dosa politik' yang hanya menguntungkan PM Israel.
"Itu merugikan rakyat Palestina dan perjuangan mereka, dan bahkan membahayakan kepentingan nasional Sudan," demikian pernyataan Hamas. "Itu hanya menguntungkan Netanyahu," imbuh Hamas.
Penolakan dan kecaman juga disampaikan Palestina terhadap kesepakatan normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan Israel beberapa waktu lalu. Perjanjian damai antara UEA dan Bahrain dengan Israel yang ditandatangani di Washington DC, AS, bulan lalu disebut oleh Palestina sebagai 'pengkhianatan'.
