Demonstran Beri Waktu 3 Hari Bagi PM Thailand untuk Mundur

Novi Christiastuti - detikNews
Kamis, 22 Okt 2020 10:44 WIB
Thailands Prime Minister Prayuth Chan-ocha listens to a question from a journalist after a ceremony to mark the National Anti Human Trafficking Day at Government House in Bangkok, Thailand, June 5, 2015.   REUTERS/Athit Perawongmetha
PM Thailand, Prayuth Chan-O-Cha (Athit Perawongmetha/REUTERS)
Bangkok -

Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayuth Chan-o-Cha, akan mencabut dekrit darurat yang melarang demonstrasi demi meredakan situasi yang memanas akibat unjuk rasa pro-demokrasi. Namun, para demonstran menyatakan langkah itu tidak cukup dan memberi waktu 3 hari kepada PM Prayuth untuk segera mengundurkan diri.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (22/10/2020), PM Prayuth mengungkapkan rencana mencabut dekrit darurat itu dalam pidato yang ditayangkan televisi setempat pada Rabu (21/10) waktu setempat. Dekrit darurat yang diterapkan sejak pekan lalu itu melarang pertemuan politik, termasuk demonstrasi, yang dihadiri lima orang atau lebih dan melarang publikasi informasi yang dianggap mengancam keamanan.

Penerapan dekrit darurat itu justru memicu unjuk rasa besar-besaran yang diikuti puluhan ribu orang pada pekan lalu, yang tercatat sebagai unjuk rasa terbesar dari rentetan unjuk rasa selama tiga bulan terakhir yang menuntut pengunduran diri PM Prayuth dan menyerukan reformasi untuk membatasi kekuasaan Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn.

"Saya akan mengambil langkah pertama untuk meredakan situasi ini. Saya saat ini bersiap untuk mencabut situasi darurat parah di Bangkok dana akan segera melakukannya jika tidak ada insiden kekerasan," ucap PM Prayuth dalam pidatonya kepada publik.

"Kita sekarang harus mundur dari tepi lereng yang licin yang bisa dengan mudah berubah menjadi kekacauan," cetusnya.

Puluhan ribu demonstran bergerak ke kantor PM Thailand pada Rabu (21/10) waktu setempat, dalam upaya menuntut pengunduran diri PM Prayuth, juga pencabutan dekrit darurat dan pembebasan puluhan aktivis yang ditahan terkait demo pro-demokrasi.

Kebanyakan dari mereka menyebut tawaran PM Prayuth untuk mencabut dekrit darurat itu tidaklah cukup. "Itu tidak cukup. Dia (PM Prayuth-red) harus mundur," tegas salah satu demonstran bernama Too (54).

Sebagian besar unjuk rasa pro-demokrasi di Thailand berlangsung damai, namun polisi mengerahkan meriam air untuk membubarkan demonstran pada Jumat (16/10) pekan lalu. Hal itu justru semakin memicu kemarahan dari para pengkritik pemerintah Thailand.

Tonton juga video '19 Aktivis Pro-Demokrasi di Thailand Dibebaskan':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2